Apa Kata Tempo

Walaupun masih ada buruh, mahasiswa, dan pelajar yang berani menyuarakan penolakan omnibus law Cipta Kerja, survei terbaru Indikator Politik Indonesia justru menyebut bahwa warga negara pada umumnya makin takut berpendapat. Mayoritas menilai aparat keamanan makin semena-mena menangkap warga negara yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Di pemerintahan Jokowi, suara rakyat juga terabaikan -hilan...

Setiap pemimpin akan melalui masa ‘bulan madu’ dengan pendukungnya pada tahun-tahun pertama menjabat. Begitu janji-janji politiknya tidak kunjung terealisasi, tahun-tahun berikutnya akan terisi oleh kritik. Apalagi jika kebijakannya tidak berpihak pada kepentingan publik. Hal ini juga berlaku pada presiden Joko Widodo. Di satu tahun periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo banyak ditemp...

Saat proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR tak ubahnya tukang mebel yang mengerjakan pesanan lemari kayu dari pemerintah. Hal itu karena DPR hanya bekerja berdasarkan pemesan, mengabaikan model pembanding, dan tunduk pada tenggat yang ditentukan juragannya. Penyusunan UU Cipta Kerja juga terkesan terburu-buru. Hal itu terbukti ketika DPR masih mengutak-atik draf yang sudah disahkan. Seh...

Setelah Telkom tidak mendapat persetujuan membeli saham Gojek pada 2018, Telkom kembali melanjutkan rencana itu lewat anak usahanya, Telkomsel. Diduga, nilai investasi yang direncanakan sekitar Rp 6,6 triliun -dibayarkan bertahap. Tapi meski Gojek adalah perusahaan rintisan dengan valuasi Rp 186 triliun, masa depan bisnis digital mereka masih bergantung pada banyak faktor. Ekosistem Internet di In...

BIN yang biasanya bekerja secara senyap -di bawah permukaan, malah semakin menampakkan diri. Lembaga telik sandi ini bahkan terlibat melakukan swab test massal, bagi-bagi masker, serta mendorong riset vaksin dan obat anti-Covid. Sayangnya, banyak hasil tes Covid-19 yang dilakukan BIN diduga tidak akurat. Sudah saatnya semua keruwetan ini dihentikan. Perubahan bisa dimulai dengan menghentikan keiku...

Pilkada serentak 2020 seharusnya ditunda. Pertimbangannya jelas, keselamatan masyarakat harus di atas kepentingan pribadi dan politik. Per September 2020, penularan covid-19 masih dalam kondisi darurat. Jumlah kasus baru bahkan sempat melampui 4.000 kasus per hari. Jika pilkada diteruskan, sulit mengharapkan protokol kesehatan diterapkan dengan baik selama masa kampanye hingga pencoblosan pada Des...

Beberapa hari terakhir, Tempo menyoroti ketidakompakan pemerintah pusat dan daerah, dalam menghadapi penyebaran Covid-19, yang belum ada tanda-tanda bakal menurun. Terutama soal keputusan Gubernur Anies yang kembali menerapkan PSBB. Ada yang menyambut keputusan ini, tapi ada juga yang keberatan. Dalam sejumlah laporan Tempo, disebut beberapa menteri keberatan atas kebijakan Gubernur Anies ini. Kar...

Frodcast (Aswin dan Franky) berbagi mikrofon di Apa Kata Tempo. Jika episode sebelumnya ngobrol soal bahaya buzzer untuk demokrasi, kali ini kita mengajak anak-anak Froyonion ini membahas etika konten advertorial di media. Obrolan ini akan menjawab pertanyaan mengapa media mainstream harus menandai sebuah konten advertorial, sebuah etika yang mungkin tidak diterapkan influencer. Tetapi di sisi lai...

Lantaran membahas buzzer , website Tempo diretas? Lalu apakah benar saham Tempo pun anjlok karena sering kritik pemerintah? Semuanya kita bedah di episode ‘Bahaya Buzzer untuk Demokrasi’. Propaganda digital lewat buzzer atau pendengung berkedok kebebasan berekspresi sangat berbahaya. Buzzer jadi masalah karena mereka beroperasi dalam senyap, dengan akun anonim. Dari catatan Tempo, terdapat dua per...

Gara-gara bahas pendidikan militer untuk mahasiswa, Lisa dan Azul jadi ngobrol soal program wajib militer (wamil), K-pop , hingga K-drama . Hal ini karena pemerintah berargumen kalau Indonesia perlu mencontoh Korea Selatan yang mencintai budayanya, termasuk K-pop, sehingga diperlukan program bela negara. Sementara menurut opini Tempo, pendidikan militer untuk mahasiswa seharusnya ditiadakan saja....

Dokter Mesty Ariotedjo hadir di Apa Kata Tempo. Kita bicara soal kisah para dokter legendaris dan editorial yang diangkat majalah Tempo edisi khusus kemerdekaan -bisa kamu baca di majalah.tempo.co . Di episode ini, Mesty yang mengagumi kiprah dokter Sulianti Saroso dalam menangani wabah cacar, tidak sepakat dengan editorial Tempo yang menyebut dunia kesehatan kita belakangan kian dikomersialkan. L...

Program pembangunan lumbung pangan di lahan gambut tuai kontroversi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo seolah mengulang apa yang dulu dilakukan Presiden Soeharto: memaksakan lahan gambut menjadi lahan produksi. Padahal, program lahan gambut sejuta hektar yang digemborkan dapat meningkatkan pasokan beras itu berakhir tragis, meninggalkan lingkungan rusak dan kasus korupsi. Gagasan Presiden Jokowi j...

Kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) kian mendapat sorotan lantaran dua organisasi besar Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan mundur dari program rintisan Menteri Nadiem itu. Langkah Muhammadiyah dan NU pun kemudian disusul Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Selain sistem pendaftaran yang sempat bermasalah, pelaksanaannya pun dinilai kurang transparan. Lolosnya dua...

Putri bungsu Gus Dur, Inaya Wahid, hadir di podcast Apa Kata Tempo. Kita ngobrol tentang edisi khusus majalah Tempo “ Jalan Pedang Dai Kampung ” -yang bisa kamu baca di majalah.tempo.co . Menekankan tentang pentingnya memberi panggung yang lebih luas kepada dai-dai penyebar nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan menjunjung kesetaraan gender, jauh dari dakwah radikal. Para dai ini biasanya bera...

Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan seputar banyaknya nama 'titipan' yang masuk untuk mengisi kursi basah di perusahaan plat perah. Mulai dari partai, relawan, hingga kementerian menyetorkan nama. Tarik menarik penentuan komisaris BUMN ini juga telah memantik perselisihan antara politikus PDIP Adian Napitupulu dengan Menteri Erick Thohir. Pasalnya nama-nama yang diserahkan Adian belum terakomodi...

Berstatus buron sejak 2009, Joko Tjandra malah berhasil ‘nyelonong’ mengurus KTP, paspor, hingga mendaftarkan peninjauan kembali atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Leluasanya Joko masuk ke Indonesia ditengarai karena nama Joko Tjandra sempat dicabut dari daftar red notice National Central Bureau Interpol secara diam-diam. Sehingga ia bisa melenggang di bandara, mengangkangi pemeri...

Pandangan bahwa kebijakan izin ekspor bibit lobster (benur) akan menghidupi para nelayan di pelosok Nusantara, jelas serampangan. Padahal pendapatan yang diterima nelayan tidak seberapa dibanding para eksportir. Apalagi laporan Tempo menemukan bahwa ekspor benur diduga hanya menguntungkan pihak yang dekat dengan Menteri Edhy Prabowo, yang kebanyakan berafiliasi ke Partai Gerindra. Dilegalkannya ek...

Adriano Qalbi dari Podcast Awal Minggu nimbrung di podcast Apa Kata Tempo. Pada episode 34 ini, kita ngobrol seputar editorial Tempo yang berjudul “ Cara Pengecut Berangus Kebebasan ”. Editorial ini merespon makin maraknya peretasan digital dan teror yang mengarah kepada mereka yang bersuara kritis, baik itu aktivis atau akademisi. Alih-alih mengutuk aksi peretasan tersebut, sejumlah pejabat malah...

Ketimbang menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), pemerintah hendaknya menghentikan saja pembahasan tersebut. Rencana DPR membahas RUU HIP sangatlah tidak mendesak di tengah pandemi seperti saat ini. Selain itu, RUU HIP berpotensi menjerumuskan Pancasila menjadi ideologi tertutup dan mudah diselewengkan sebagai alat untuk menghantam lawan politik. RUU HIP sebenarnya ngotot digolkan...

Majunya anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, dalam pemilihan wali kota Solo dan Medan memang tidak melanggar aturan. Tetapi, kemunculan sanak keluarganya di kancah perpolitikan Indonesia merupakan cerminan dari makin kentalnya nepotisme dalam sirkulasi elite di negeri ini. Jokowi memang tidak sendirian. Adapula anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang m...

Iuran BPJS Kesehatan tidak semestinya naik. Keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran mulai 1 Juli jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Apalagi momentumnya sangat tidak tepat, karena menaikkan iuran di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Selain bertentangan dengan keputusan Mahkamah, Tim Investigasi Tempo juga menemukan adanya potensi kerugian BPJS Kesehatan hingga Rp 45 triliun...

Apa Kata Tempo pekan ini membahas editorial di Koran Tempo , yang berjudul “Stop Pemberangusan Suara Kritis”. Editorial ini merespon kurang tegasnya pemerintah dalam menyikapi aksi teror dan pembajakan akun media sosial milik mereka yang bersuara kritis. Setidaknya sudah ada tiga kejadian yang menggunakan pola intimidasi lewat upaya peretasan. Pada akhir 2019, peretasan telepon diarahkan kepada ak...

Obrolan kali ini seru banget karena Apa Kata Tempo ditemani komika Sakdiyah Ma’ruf. Kita berbincang soal Islam inklusif yang sudah dikenalkan berabad silam oleh wali-wali di nusantara. Mereka adalah para wali yang berjasa menyebarkan Islam dengan damai. Selain ngobrol soal edisi khusus Majalah Tempo, pada episode spesial ini Sakdiyah juga bercerita tentang stereotip yang ia terima sebagai keturuna...

Tumbuh suburnya gerakan solidaritas publik dalam melawan corona menjadi kabar baik di tengah sikap pemerintah yang tergagap selama disergap Covid-19. Tanpa dikoordinir, gerakan saling bahu membahu antar warga ini mengalir dari segala penjuru. Wujud gerakan solidaritas warga muncul dalam berbagai bentuk. Baik berupa kegiatan penggalangan dana untuk kemudian dibagikan ke komunitas yang membutuhkan,...

Alat rapid test merek Biozek yang didatangkan Kimia Farma dari Belanda, diragukan akurasinya. Dua riset independen di Inggris dan Spanyol menemukan bahwa klaim akurasi di atas 90 persen atas alat ini ternyata tidak terbukti. Selain itu, penelusuran konsorsium Organized Crime and Corruption Reporting Project yang Tempo juga tergabung di dalamnya, mengungkapkan bahwa rapid test kit Biozek tidak dipr...