Apa Kata Tempo

Tanpa didasari bukti kuat, tuduhan polisi soal adanya kelompok terorganisir 'Anarko Sindikalis' yang berencana membuat onar saat pandemi, bisa saja malah menciptakan hantu baru. Seperti halnya hantu-hantu yang tercipta oleh aparat di Orde Baru. Mereka menangkap seseorang tanpa bukti memadai, bahkan tanpa pengadilan. Tentu saja, era kegelapan itu tidak boleh terulang. Polisi pun hendaknya serius me...

Sejak awal, keputusan Presiden Jokowi mengangkat staf khusus dari generasi milenial dengan tanpa memaparkan deskripsi pekerjaan yang jelas, sudah salah langkah. Padahal jika presiden sekadar ingin mendengar suara anak muda, ia bisa dengan leluasa mengundang mereka ke istana secara rutin. Pengangkatan tujuh anggota staf khusus generasi muda itu jelas menggemukkan birokrasi. Ditempatkan di jabatan e...

Dalam upaya menjernihkan kesimpangsiuran data kasus Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 hendaknya tidak menjadikan data Kementerian Kesehatan sebagai satu-satunya patokan. Keterbukaan sebaiknya ditunjukkan dengan menghargai informasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, lembaga swasta, atau badan independen lain. Selain itu, dalam persoalan statistik pandemi corona, motif polit...

Pemerintah sudah sepatutnya kini hanya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan medis dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Segala pertimbangan yang tidak ada kaitannya dengan medis, termasuk politik dan ekonomi, seharusnya disingkirkan terlebih dahulu. Hal ini semakin mendesak, apalagi banyak pihak meyakini bahwa angka resmi pemerintah soal jumlah kasus Covid-19 jauh d...

Keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melarang mudik Lebaran 2020 di tengah Covid-19, menunjukkan sikap tidak tegas pemerintah dalam menangani pandemi corona. Menganjurkan warga untuk tak pulang kampung tapi tidak memberlakukan pelarangan, merupakan sikap mendua, takut salah, dan tak berani mengambil risiko. Padahal yang kita harus sadari bersama adalah mudik lebaran bisa memperburuk keadaan k...

Kegagapan pemerintah pusat menghadapi wabah Covid-19 membuat beberapa kepala daerah berinisiatif bergerak tanpa panduan untuk menyelamatkan penduduk. Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga jarak sosial alias social distancing dengan cara bekerja, belajar, dan beribadah di rumah tak selalu dituruti publik. Setidaknya ada lima kepala daerah yang telah mengambil langkah tegas untuk menekan peny...

Alih-alih membuat terobosan untuk menyederhanakan aturan, omnibus law malah meringkus dan memberangus hak-hak warga sipil. Omnibus law terlalu berpihak kepada investor, mengebiri hak buruh -termasuk soal gaji dan hubungan kerja. Omnibus law juga menghilangkan sejumlah aturan mengenai perlindungan lingkungan dan izin berusaha. Proses pembentukan omnibus juga terlalu terburu-buru dan terkesan diranc...

Meningkatkan transparansi penanganan wabah harusnya menjadi tugas awal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk presiden. Karena belakangan, Presiden Jokowi mengakui bahwa pemerintah tidak menyampaikan semua data kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan. Padahal sensor informasi itu justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang skala wabah corona yang tengah kita hadapi. Belaj...

Gagasan 'Kampus Merdeka' yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim jangan sampai hanya mengarahkan institusi sebagai penyuplai tenaga kerja bagi pabrik dan industri. Paradigma merdeka harus diartikan sebagai kebebasan di bidang akademis untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Karena jika hanya berorientasi tenaga kerja siap pakai, hal ini seharusnya cukup didorong pada k...

Dengan terkonfirmasinya ada warga di Indonesia yang terjangkit Covid-19, pemerintah sebaiknya lebih terbuka dalam melaporkan perkembangan wabah ini, termasuk mengenai hasil pemeriksaan kasus corona. Hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mencegah simpang siur informasi, sehingga tidak menambah kepanikan massal seperti misalnya ‘panic buying’ -untuk berburu ma...

Penyelenggaraan Formula E di Monas pada Juni 2020 diduga kurang transparan dan hanya akan menguntungkan segelintir orang. Dampak ekonomi yang diprediksi mencapai Rp 1,2 triliun, belum jelas bakal datang dari mana. Faktanya, penyelenggaraan Formula E di beberapa kota tak berakhir seperti rencana. Moskow (Rusia) dan Sao Paulo (Brasil) mundur dari daftar tuan rumah dengan berbagai alasan. Yang paling...

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali. Setelah didaulat menjadi Komisaris Utama Pertamina, kini ia muncul dengan meluncurkan buku catatan hariannya selama di penjara. Buku itu berjudul “Panggil Saya BTP: Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Mako Brimob”. Ahok memang memiliki perjalanan hidup yang berliku. Di tengah karirnya yang mentereng dengan sejumlah prestasi saat menjadi Gubernur DKI, dia...

Tertutupnya pemerintah Cina soal kemunculan virus corona (COVID-19) di Wuhan juga memberi andil terhadap meluasnya penyebaran virus hingga ke berbagai negara. Polisi Cina bahkan menangkap beberapa orang yang mengetahui dan menyebarkan informasi seputar kemunculan virus. Mereka dianggap mengganggu ketertiban umum. Kini, korban virus mematikan itu terus bertambah. Lebih dari 1000 orang telah meningg...

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutus kerja sama dengan WWF Indonesia. Akibatnya, Indonesia kehilangan dukungan dana Rp 350 miliar per tahun dan 30 program pelestarian. Ketika ancaman krisis iklim begitu nyata dan lingkungan tak terlindungi dengan optimal, tindakan sepihak kementerian di bawah Siti Nurbaya Bakar ini mengundang tanda tanya besar. Terkait hal ini, Apa Kata Tempo?...

Pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI menguak dualisme kewenangan yang terjadi selama ini antara jajaran direksi dan Dewan Pengawas TVRI. Alasan Dewan Pengawas memecat Helmy antara lain karena adanya pembelian hak siar Liga Inggris yang dianggap mahal dan tidak sesuai jati diri bangsa. Mereka juga mempersoalkan program Discovery Channel yang tayang di TVRI lebih banyak menayangkan buay...

Walaupun pihak Imigrasi hingga Menteri Yasonna Laoly sempat berkukuh kalau Harun Masiku sedang di luar negeri ketika OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Tempo menemukan fakta berbeda. Tempo menemukan bukti bahwa Harun berada di Indonesia ketika OTT KPK. Bagaimana Tempo menelusuri jejak Harun yang masih buron ini? Dengarkan obrolannya di episode Gagal Total KPK Jokowi. Baca juga laporan...

KPK menelusuri suap Harun Masiku ke KPU dan menemukan indikasi keterlibatan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Namun upaya menciduk Hasto gagal total. Tim KPK yang hendak masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), tempat yang diperkirakan jadi persembunyian Hasto pasca OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dijegal sejumlah polisi. Tim KPK diperiksa bahkan menjalani tes urine. Setelah tim KPK juga...

Walaupun anggota Dewan Pengawas diisi oleh mereka yang berekam jejak bagus, hal itu tidak akan membuat KPK kuat. Sejak berlakunya UU KPK yang telah direvisi, pemerintah telah menggerus independensi lembaga antirasuah tersebut. Terlebih Ketua KPK yang baru, Firli Bahuri, dianggap memiliki rekam jejak yang cacat. Komisaris jenderal polisi itu pernah bertemu orang yang berperkara ketika menjabat seba...

Ada banyak film yang beredar sepanjang 2019. Tidak hanya diramaikan film yang diangkat dari ranah sastra dan film biopik, namun juga film indie. Beberapa film indie bahkan berhasil menggebrak layar festival internasional. Dalam laporan khusus Tempo , The Science of Fictions (Hiruk Pikuk Si Alkisah) karya Yosep Anggi Noen diputuskan sebagai Film Pilihan Tempo 2019. Bersama redaktur seni Nurdin Kali...

Jutaan orang mungkin belum menyadari kalau kita akan menghadapi ancaman krisis global di 2020.  Sebenarnya tanda-tanda krisis ini sudah mulai terlihat di 2019. Pertumbuhan ekonomi terus merosot. Daya beli juga sedang lesu. Apalagi perang dagang Amerika-Tiongkok belum akan berakhir. Presiden Joko Widodo pun telah mewanti-wanti soal ancaman krisis. Dia sempat menganalogikan ancaman krisis denga...

PLN telah didera krisis berlapis. Pimpinannya sering tersandung kasus korupsi. Sebut saja: Eddie Widiono, Dahlan Iskan, Nur Pamudji, dan Sofyan Basir. Utangnya pun telah mencapai ratusan triliun rupiah. Kini di tengah tarik ulur penentuan Dirut PLN yang baru, Menteri BUMN Erick Thohir ditengarai mengubah arah bisnis PLN yang terlalu fokus pada pembangunan pembangkit listrik. Namun menurut pandanga...

Pemerintah, lewat SKB 11 Menteri dan Lembaga, dianggap masih rancu dalam menafsirkan radikalisme. SKB ini berpotensi membungkam kebebasan berpendapat para ASN dan dikhawatirkan rawan saling fitnah. Melalui peraturan inipula pemerintah seolah tegas dalam memerangi radikalisme agama. Padahal di sisi lain, pemerintah lemah menghadapi radikalisme terhadap kelompok minoritas seperti penganut Syiah, Ahm...

Menteri Tito Karnavian ingin mengevaluasi pilkada langsung karena ongkosnya dianggap mahal. Menurutnya, untuk jadi bupati saja butuh modal hingga Rp 30 miliar. Sedangkan biaya untuk jadi gubernur dan walikota bisa lebih tinggi. Namun langkah Menteri Tito ini memunculkan desas-desus pilkada tidak langsung, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah lewat DPR . Powered by Firstory Hosting

Penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina serta perombakan jajaran Eselon I di Kementerian BUMN menjadi momentum Menteri Erick Thohir untuk bersih-bersih di BUMN. Powered by Firstory Hosting

Pada awal November 2019, Tempo merilis hasil investigasi praktik curang yang dilakukan dokter dan perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi akan memberikan komisi atau bonus jika ada dokter yang memberi resep pasiennya dengan obat-obatan dari farmasi tersebut. Besaran transfernya berkisar 5-50 juta ke tiap dokternya. Tempo menyarankan bahwa perlu ada gebrakan dari Menteri Kesehatan yang baru, Terawan...