Apa Kata Tempo

Jika beberapa waktu lalu muncul upaya pengambilalihan kursi Ketua Umum Demokrat oleh Moeldoko, kali ini isu pendongkelan kursi ketua umum menerpa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Desakan muktamar luar biasa untuk menggeser Muhaimin Iskandar dari posisi ketua umum digaungkan politikus di internal PKB. Mereka menuduh Muhaimin sewenang-wenang memecat pengurus dan cenderung menempatkan orang dekatnya...

Dalam editorial Tempo , secara satire KPK disebut sebagai "komisi penghambat pembangunan", apa alasannya? Kamu akan tahu begitu mendengar obrolan Lisa dan Arif Zulkifli di episode ini, yang membahas tentang dampak revisi UU KPK pada 2019 yang kian terlihat. Berkali-kali, KPK pulang dengan tangan kosong alias gagal ketika melakukan penggeledahan. Pada kasus suap pajak yang melibatkan PT Jhonlin Bar...

KPI mengeluarkan edaran pelaksanaan siaran selama bulan puasa, di antaranya melarang penyiaran konten bermuatan LGBT, tidak menampilkan pengonsumsian makanan atau minuman yang berlebih, hingga pengutamaan pemilihan dai yang sesuai standar MUI. Soal larangan konten bermuatan LGBT, KPI terbukti mendukung sikap homofobia. Aturan itu juga menimbulkan kekhawatiran para seniman yang menampilkan adegan p...

Pelaku bom bunuh di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, yang ternyata pengantin baru dari generasi "milenial" menunjukkan bahwa rekrutmen teroris masih berlangsung. Dengan perkembangan teknologi, rekrutmen makin gencar lewat ranah digital. Pelatihan merakit bom pun dilakukan secara virtual. Dugaan keterlibatan jaringan teroris Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dalam pengeboman tersebut memuncul...

Fatwa MUI yang mengharamkan tapi membolehkan pemakaian vaksin AstraZeneca patut dikecam ramai-ramai. Keputusan itu dikhawatirkan menimbulkan kebingungan dan penolakan vaksin, sebab banyak masyarakat yang patuh pada fatwa-fatwa MUI. Jika banyak orang akhirnya malah menolak divaksin, Indonesia bisa gagal mencapai kekebalan bersama ( herd immunity ). Di kondisi darurat pandemi saat ini—dengan jumlah...

Dalam liputan Tempo yang terbit atas kerja sama dengan Klub Jurnalis Investigasi dan Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan bahwa puluhan rumah sakit mengembalikan ratusan ribu alat tes Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan ada selisih hingga ratusan ribu reagen yang terdistribusi dan yang tercatat senilai hampir Rp 40 mi...

Direktur Eksekutif PSHK Gita Putri Damayana dan politikus PSI Faldo Maldini hadir di Apa Kata Tempo spesial 50 Tahun Tempo. Di episode 70 ini, kita tidak membahas editorial Tempo tetapi mempersilakan Gita dan Faldo mengkritik Tempo dengan lepas. Obrolannya makin seru gara-gara menyerempet soal Ahok, UU ITE, kudeta di Demokrat, hingga “saranghae” dan “BTS Army”! --- 6 Maret 2021, Tempo genap berusi...

Kita sepatutnya mendukung pelaksanaan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah. Di negara yang pluralis, sekolah negeri sebagai lembaga pendidikan publik tidak seharusnya memiliki aturan yang mewajibkan seseorang untuk menggunakan seragam atau instrumen agama tertentu. Namun sebulan setelah SKB 3 Menteri terbit, ternyata masih ada penolakan. Aturan yang diteken Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Ka...

Ainun Najib dari Kawal Covid-19 ngobrol di Apa Kata Tempo, membahas tentang: wacana vaksinasi gotong royong atau mandiri–yang dilaksanakan pihak swasta, ketidakakuratan data vaksinasi tahap pertama yang bikin banyak orang berhasil menyerobot jatah vaksin tenaga medis, dan mimpi pemerintah bahwa Indonesia akan bebas Covid saat perayaan 17 Agustus mendatang. Di tengah keterbatasan produksi vaksin, p...

Apa Kata Tempo berbincang dengan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Wahyu Suryono. Dia adalah perwakilan mahasiswa yang memprotes kampusnya karena gencar memberi gelar kehormatan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk kepada Nurdin Halid --seorang bekas koruptor. Sebelumnya, Universitas Negeri Semarang (Unnes) menganugerahkan gelar doktor kehormatan...

Saat dunia heboh dengan pemberitaan kudeta militer di Myanmar beberapa waktu lalu, di Indonesia juga heboh soal dugaan kudeta terhadap Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia terlibat manuver penggalangan kongres luar biasa Partai Demokrat. Langkah politik ini kemudian diduga melibatkan pihak istana. Karena itulah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kemudian be...

Kasus plagiarisme yang dilakukan rektor membayangi dunia pendidikan kita. Pelantikan Muryanto Amin sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) adalah contoh nyata kesalahan pemerintah. Kementerian Pendidikan mengabaikan keputusan Dewan Guru Besar USU yang menyatakan Muryanto terbukti melanggar etika akademik dengan melakukan self-plagiarism .  Kejadian ini bukan pertama kali. Rektor Unive...

KPK terus mengusut dugaan korupsi bansos. Tidak berhenti pada Juliari Peter Batubara, KPK juga menyelidiki dugaan peran kader PDI Perjuangan. Mereka adalah Herman Hery dan Ihsan Yunus. Ironis memang, kader sebuah partai yang mengklaim lahir dari rahim ‘wong cilik’, malah mengembat jatah orang miskin. Herman dan Ihsan diduga memperoleh porsi mayoritas dalam pengadaan barang dengan total nilai Rp 3,...

Langkah pemerintah yang telah memulai vaksinasi Covid-19 tentu patut diapresiasi. Tapi upaya menciptakan kekebalan komunal ini justru baru langkah awal dan jelas bukanlah kemenangan yang patut dirayakan. Pemerintah sepatutnya mengurangi seremonial yang tidak perlu. Selebrasi yang berlebihan --memperlakukan vaksin Sinovac bak dewa penyelamat-- sangat mungkin menciptakan rasa aman palsu di masyaraka...

Editorial Tempo menyebut bahwa arah pengembangan wisata premium di kawasan konservasi komodo salah arah. Bukannya semakin mendorong keterlibatan warga lokal--yang selama ini telah hidup berdampingan dengan komodo--pemerintah justru memberi karpet merah untuk investor. Pemerintah memberikan konsesi ratusan hektare untuk pengelolaan wisata berbasis alam ( ecotourism ) di area Taman Nasional Komodo k...

Munculnya Maklumat Kapolri Idham Azis terkait FPI, sempat meresahkan kalangan pers. Musababnya, salah satu poin dalam maklumat itu menyebutkan agar masyarakat tidakmengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten tentang FPI, baik melalui situs maupun media sosial. Meskipun pihak kepolisian kemudian menyatakan poin tersebut tidak berlaku untuk pers, Maklumat itu tidak dicabut. Padahal isinya bert...

Sebelum memulai hari-hari di Tahun 2021, Apa Kata Tempo mengajak kamu kilas balik sejumlah peristiwa penting di 2020 versi Majalah Tempo. Dimulai dari kasus suap ke KPU oleh Harun Masiku –yang kini masih buron, pandemi Covid-19, penangkapan tokoh adat di Kalimantan, kasus kekerasan di Papua, korupsi, krisis ekonomi, kontroversi yang melibatkan FPI, hingga banyaknya tokoh ternama yang wafat di 2020...

Reshuffle kabinet perdana di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sepertinya belum memberi solusi menyeluruh atas permasalahan yang terjadi. Misalnya terkait buruknya penanganan HAM di Papua, hingga urusan omnibus law Cipta Kerja. Apalagi, dari enam menteri baru yang diumumkan Presiden, empat di antaranya terafiliasi partai politik --PDIP, Gerindra, dan PKB. Padahal publik sudah dikecewakan oleh kinerj...

Tempo menyayangkan ada masyarakat yang kurang jernih merespons kasus penembakan enam laskar FPI di sekitar kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek. Menyebut aksi-aksi intoleran FPI sebagai dalih pembenar untuk dugaan pembunuhan ini adalah sesat pikir. Berbagai pelanggaran yang dilakukan FPI tentu harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tegas, bukan dengan aksi balas dendam yang justru melanggar hukum...

Bantuan sosial pun dikorupsi. Bujet bansos sebesar Rp 300 ribu per paket, nyatanya tidak diterima warga secara utuh. Selain mesti dipotong Rp 30 ribu untuk ongkos kirim dan tas bertuliskan “bantuan presiden”, ada pula potongan lain sebesar Rp 10 ribu yang diduga untuk jatah Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara. Jika bansos yang telah disalurkan di Jabodetabek saja mencapai 22,8 juta, art...

Kasus suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo, memperlihatkan bahwa melegalkan ekspor benur hanya menyuburkan pemburu rente. Aturan yang diterbitkan Edhy sengaja dibuat berlapis agar pengusaha tidak punya pilihan selain membayar rente ke birokrat dan pejabat. Tanpa menyuap, jangan harap izin, kuota, atau lisensi yang dibutuhkan para pengekspor, bisa terbit dengan...

Sekolah dibuka kembali pada 2021. Walau ada para siswa dan guru yang menyambut kebijakan ini, redaksi Tempo memiliki pandangan lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semestinya tidak melempar tanggung jawab pembukaan kembali sekolah pada masa pandemi ke daerah. Kementerian harus menetapkan standar dan indikator jelas yang wajib diikuti daerah agar bisa membuka kembali sekolah. Tanpa itu, terb...

Muhammad Rizieq bin Hussein Syihab, kembali ke Indonesia dengan dielu-elukan bak pahlawan. Padahal kepergiannya ke Arab Saudi, sekitar tiga setengah tahun lalu itu, berbekal status sebagai tersangka. Rizieq Syihab sempat dibidik dengan tujuh kasus berbeda, dari dugaan percakapan mesum, penghinaan Pancasila, hasutan kebencian, hingga penghinaan suku. Ketika hukum bergerak dengan kepentingan politik...

Joe Biden memenangkan pilpres Amerika Serikat 2020. Terhembus harapan besar bahwa kemenangan ini akan meruntuhkan Trumpisme: gaya kepemimpinan Trump yang mengusung nasionalisme sempit, populisme ekonomi, serta tak peduli etika dan nilai-nilai demokrasi. Trumpisme juga tak menganggap penting isu HAM dan pelestarian lingkungan. Daya rusak Trumpisme tidak hanya melanda publik Amerika, tapi juga warga...

Aturan semacam omnibus law Cipta Kerja mungkin saja memangkas tumpang tindih regulasi yang menghambat perekonomian Indonesia. Tapi, tanpa penegakan hukum yang jujur dan berwibawa, para politikus kotor, pengusaha berwatak mafia, dan birokrat busuk akan terus merongrong negeri ini. Buktinya, investigasi Tempo terbaru bersama Australian Financial Review menemukan dugaan suap dalam penerbitan izin bua...