SEMEJA
SUARA PALMERAH
Sebuah podcast yang membicarakan sesuatu di balik fakta tentang bangsa. Dipandu oleh jurnalis senior, Budiman Tanuredjo. Tayang setiap Jumat, pukul 13.30 WIB.Saksikan versi visualnya setiap Rabu, pukul 20.30 WIB. Hanya di KompasTV.POLITIK | HUKUM | HAM | DEMOKRASI
Be sure to visit the podcast's website and support the creator: podcasters.spotify.com
Where to listen?
Podcasts in the app Replaio Radio Coming soonPodcasts are coming to the app soon. Install now and be the first to see a whole new take on podcasts
Episodes
OB (OPINI BUDIMAN) - RUU SAPU JAGAT DI TENGAH REVOLUSI SUNYI 29.04.2020 6:34
Pandemi covid-19 seakan seperti revolusi sunyi. Sistem finansial, sistem anggaran, sistem politik luluh lantak akibat revolusi sunyi. Kapitalisme berhenti, bahkan masa depan sistem kapitalisme dipertanyakan. Yang juga menjadi sorotan adalah RUU Cipta kerja yang menuai kontroversi diusulkan untuk dilanjutkan. Beruntung, Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk menunda pe...
OB (OPINI BUDIMAN) - AMBYAR ! CORONA, ISTANA, DAN MAFIA 22.04.2020 6:40
Di tengah pandemi corona, rasa saling berbela rasa begitu terasa. Namun rupanya, ada saja oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok semata. Tak hanya yang merasa dekat dengan penguasa, namun lingkaran istana pun turut bertindak sebagai oknum dan mafia. Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !
MAFIA DI TENGAH PANDEMI 22.04.2020 49:00
Isu mafia alat kesehatan (alkes) menjadi sorotan di tengah hiruk-pikuk pemberitaan tentang pandemi Covid-19. Menteri BUMN, Erick Thohir, melalui akun Instagram-nya, Kamis (16/4), menyebut soal keberadaan mafia yang membuat Indonesia selalu bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan alkes dan bahan baku obat-obatan. Praktik mafia sebenarnya bukan cerita baru di Indonesia. Kegiatan impor ditengg...
0B (OPINI BUDIMAN) - PANDEMI CORONA, INI SURAT TERBUKA UNTUK DPR ! 19.04.2020 7:02
Di tengah pandemi corona, DPR justru mengagendakan sejumlah pembahasan rancangan undang-undang yang kurang sensitif. Seperti RUU Omnibuslaw cipta kerja, RUU KUHP, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Pemasyarakatan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan suasana kebatinan masyarakat, utamanya tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan corona. Melalui Suara Palmerah, inilah Opini B...
SIAP-SIAP PSBB DAERAH 15.04.2020 47:10
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meluas ke daerah-daerah penyangga Ibu Kota. Lima daerah penyangga yang berada di Jawa Barat, yakni Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, menerapkan PSBB sejak Rabu (15/4). Sementara tiga daerah penyangga yang berada di Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, member...
BIROKRASI DI TENGAH PANDEMI 08.04.2020 47:02
Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta resmi berstatus wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Senin (6/4) malam. Butuh waktu empat hari bagi Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 untuk memutuskan status PSBB DKI. Proposal DKI sempat dikirim 2 kali termasuk dikembalikan untuk melengkapi data dan dokumen yang di...
BABAK BARU LAWAN CORONA 01.04.2020 41:48
Babak baru perang melawan Korona dimulai. Pemerintah memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diatur dalam UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah (PP) PSBB telah diterbitkan. Begitu pun Keppres penetapan status kedaruratan kesehatan. Sejumlah tindakan dalam PSBB sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti meliburkan sekolah dan kanto...
OB (OPINI BUDIMAN) - LAWAN CORONA, SOLITER DEMI SOLIDARITAS 01.04.2020 6:16
Virus korona yang kian meluas hingga hampir di seluruh wilayah Indonesia, terus menimbulkan permasalahan baru. Ribut soal social distancing, physical distancing, lockdown hingga karantina wilayah terus hilir mudik di media sosial. Langkah pemerintah yang dinilai terlambat, harus disikapi dengan serius. Meski, harus pula ada apresiasi atas perubahan tepat dan cepat dari pemerintah. Saatnya ba...
OB (OPINI BUDIMAN) - CORONA ANCAM IBU KOTA BARU ? 19.03.2020 8:53
Mimpi pemindahan ibukota baru di tengah meluasnya virus korona menjadi tantangan besar. Selain soal besarnya biaya, tantangan pelaksanaan dan tantangan politik juga patut diperhitungkan. Selain itu, belum adanya landasan hukum tentang pemindahan ibu kota baru juga jadi sorotan. Namun, Presiden Jokowi sudah mulai mendekati tokoh internasional dan mengumumkan calon kepala badan otorita ibu kota baru...
DILEMA LOCKDOWN KARENA CORONA 19.03.2020 1:11:47
Jumlah pasien positif Korona terus melonjak. Pemerintah kini merasakan tekanan yang semakin besar untuk mengambil langkah drastis demi mencegah penyebaran Virus Korona yang lebih meluas, yakni lockdown. Sebagian menilai langkah ini perlu diambil dalam kegentingan demi menyelamatkan kesehatan masyarakat. Pandangan lain mengatakan lockdown tak mungkin dilakukan. Pemerintah dan masyarakat tidak siap...
0B (OPINI BUDIMAN) - MENCARI PANGLIMA CORONA ! 13.03.2020 9:58
Bermula dari teridentifikasinya 2 WNI positif corona yang diumumkan presiden Jokowi, membuat publik diselimuti kepanikan. Panic buying terjadi, harga masker dan hand sanitizer melonjak tak wajar. Penanganan corona yang kini dilakukan pemerintah pun, dinilai gagap. Tidak adanya koordinasi yang jelas dari pemerintah untuk menangani corona, membuat publik cemas dan bingung. Lantas, bagaim...
CORONA & KECEMASAN PUBLIK 12.03.2020 1:05:22
Bertambahnya kasus Korona di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir membuat publik semakin khawatir. Meredam kecemasan publik menjadi tugas utama pemerintah dalam penanganan wabah Korona selain mengatasi penyebaran virus serta dampak yang ditimbulkannya. Komunikasi publik menjadi kuncinya. Keterbukaan informasi akan menumbuhkan kepercayaan. Namun, di sisi lain, keterbukaan akan fakta-fakta yang me...
OB (OPINI BUDIMAN) - OMNIBUS LAW, PERS & ANCAMAN PIDANA 06.03.2020 8:48
OPINI BDM Jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanuredjo berbicara terkait kontroversi omnibus law, khususnya ancaman terhadap kehidupan pers. Beragam pasal yang termuat, dinilai justru sangat merugikan pers. Mulai dari sanksi administrasi, denda 2 milyar hingga ancaman pidana. Lantas, mengapa omnibus law menyasar kebebasan pers ? Melalui suara palmerah, inilah opini BDM !
PERANG MELAWAN CORONA 05.03.2020 1:08:46
Menyusul diumumkannya kasus Covid-19 di Tanah Air, beberapa warga mulai panik dengan memborong barang-barang kebutuhan. Dari Istana Kepresidenan, Selasa (3/3), Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak perlu panik belanja karena pemerintah menjamin ketersediaan barang-barang. Menghadapi penyebaran Virus Korona, masyarakat sebenarnya tak perlu takut apalagi panik. Kepanikan yang memicu tindakan i...
ADA PENUMPANG GELAP DI OMNIBUS LAW ? 27.02.2020 1:11:48
Dirilisnya draf resmi Omnibus Law RUU Cipta Kerja setelah diserahkan pemerintah kepada DPR semakin menyulut kontroversi. Kaum buruh tetap bergejolak karena merasa dirugikan demi kepentingan pengusaha. Di luar itu, kemunculan sejumlah pasal memicu polemik baru. Utamanya Pasal 170 yang mengatur kewenangan pemerintah pusat untuk mengubah ketentuan undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP). ...
HARAP-HARAP CEMAS KABINET JOKOWI 20.02.2020 1:08:23
Penilaian terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan kabinetnya yang telah berjalan tiga bulan menyita perhatian publik. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 70,1%, namun terhadap kinerja kabinetnya hanya 54,4%. Rendahnya kepuasan terhadap kerja kabinet mengundang tanya. Langkah politik Jokowi yang mengonsolidasikan nyaris seluruh kekuata...
WAJAH KEKUASAAN DALAM SOROTAN MEDIA 13.02.2020 1:12:17
Media memiliki peran penting dalam demokrasi karena berfungsi sebagai checks and balances yang mengawasi jalannya kekuasaan. Peran ini dirasa semakin penting manakala Parlemen dinilai tidak lagi mampu menjalankan checks and balances terhadap pemerintah secara optimal. Oposisi dalam demokrasi Indonesia selama ini telah menjadi motor checks and balances terhadap pemerintah di Parlemen. Namun, di per...
EKS ISIS, PERLUKAH DIPULANGKAN ? 06.02.2020 1:11:21
Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memulangkan WNI yang terlibat dengan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Tanah Air. Alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan. Saat ini diperkirakan sekitar 600 WNI eks pengikut ISIS terlantar di kamp-kamp pengungsian di Suriah dan negara lain. Mereka terdiri atas perempuan dan anak-anak. Sebagian lagi ditahan di berbagai penjara...
100 HARI, POLITIK "BONGKAR" ALA JOKOWI 30.01.2020 1:12:48
Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin telah berjalan seratus hari sejak pasangan ini dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Berbeda dengan periode pertamanya, Jokowi tidak memasang target seratus hari di periode kedua. Meski demikian, langkah politik Jokowi penuh kejutan sepanjang tiga bulan pertama. Dimulai dengan merangkul rival kontestasi pilpres, Prabowo Subianto, dan motor oposisi, Partai Gerin...
ADU NYALI PEMBERANTASAN KORUPSI 23.01.2020 1:10:39
KEKHAWATIRAN KPK TAK LAGI BERTAJI, KINI TERBUKTI. MENGHADAPI PARTAI BERKUASA DALAM KASUS SUAP PERGANTIAN ANGGOTA DPR, KPK SEAKAN TAK BERNYALI. DI TENGAH SKEPTISISME PEMBERANTASAN KORUPSI, KEMUNCULAN PERPRES DIKLAIM JADI SOLUSI. RAKYAT MENAGIH KEBERANIAN PIMPINAN KPK, DEMI MENJAGA HARAPAN PEMBERANTASAN KORUPSI. LANTAS, MASIHKAH KPK PUNYA NYALI ?
WAWANCARA DENGAN MAHFUD MD 17.01.2020 46:50
Sejumlah kasus mencuat di bidang penegakan hukum dan keamanan yang memicu polemik dan konflik. Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dalam waktu berdekatan, yakni terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 7 dan 8 Januari lalu, seakan menjawab keraguan publik terhadap kinerja KPK di bawah pimpinan baru. Namun, lembaga antirasuah dinilai gagap dalam me...
SIAGA DI NATUNA 10.01.2020 1:13:27
Tensi diplomatik Indonesia – China memanas menyusul pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal-kapal China di perairan Natuna Utara. Kapal Penjaga Pantai China terpantau mengawal sejumlah kapal nelayan mereka yang melakukan pencurian ikan di perairan tersebut. Nota protes yang dilayangkan pemerintah Indonesia pun tak digubris. Beijing mengklaim berhak atas Laut Natuna Utara berd...
POLITIK DAN PERTARUHAN DEMOKRASI 20.12.2019 1:08:27
Tahun 2019 menandai 20 tahun kebangkitan demokrasi Indonesia sejak berakhirnya era otoriter Orde Baru. Selama 20 tahun, politik dan demokrasi Indonesia mengalami evolusi yang ditandai dengan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden dan wakil presiden. Tahun 2019 sekaligus menjadi tonggak penting di penghujung dua dasawarsa kebangkitan demokrasi Indonesia. Pemilu 2019 telah membuk...
TERSANDERA HAM DI PERIODE KEDUA? 13.12.2019 1:06:40
Memulai periode kedua, Presiden Jokowi kembali ditagih untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tugas khusus pun diberikan kepada Menkopolhukam Mahfud MD. Model penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) lantas dipilih oleh pemerintah. Draft RUU KKR, yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan komisi tersebut, telah rampung dan masuk dalam program legislasi nas...
JALAN MUNDUR DEMOKRASI? 09.12.2019 1:12:02
Rencana amendemen UUD 1945 terus bergulir menjadi bola liar. Saat menerima safari politik pimpinan MPR, Rabu (27/11), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan pemilihan presiden (pilpres) dikembalikan ke MPR. Pilpres secara langsung dinilai lebih banyak mudharatnya, yakni high cost terutama cost sosial. Sementara itu, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode disuarakan...
Similar podcasts
Replaio is not a podcast publisher; show names, artwork and audio belong to their authors and are distributed through public RSS feeds.