SUARA PALMERAH

Tagar "Indonesia Terserah" mewarnai media sosial belakangan ini, dan dijadikan serangan politik kepada pemerintah dan publik yang tidak menaati protokol kesehatan.  Selain itu, narasi multitafsir di masa krisis juga kerap disuarakan pemerintah ke ruang publik, seperti "berdamai" , "berperang" ,  "mudik" dan "pulang kampung". Beragam narasi ini jelas menimbulkan kebingungan bagi publik. L...

Pemerintah berencana menerapkan normal baru atau pola hidup yang beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Berbagai persiapan tengah dilakukan. Aturan normal baru untuk pekerja dan di tempat kerja telah diterbitkan Menkes Terawan. Di lingkungan BUMN, karyawan bersiap kembali ke kantor setelah Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan surat edaran tentang antisipasi normal baru. Sementara aturan normal baru...

Pemerintah menggaungkan new normal atau pola hidup baru yang adaptif dengan situasi pandemi Covid-19. Protokol new normal bahkan tengah disusun yang akan mengatur tata cara beribadah bersama-sama hingga makan di restoran. Konsep new normal sendiri sejatinya merupakan fase lanjutan setelah pembatasan mulai dikendurkan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mempersyaratkan new normal hanya dilakukan oleh nega...

Kekalutan komunikasi adalah masalah besar yang kini dihadapi pemerintahan Presiden Jokowi. Sinyal saling silang terkait komunikasi penanganan virus corona begitu terasa di lingkungan kabinet Indonesia Maju.  Meminjam istilah wartawan senior Jakob Oetama, berkomunikasi dalam masyarakat yang tidak tulus memang susah. Kondisi masyarakat terjebak dalam polarisasi biner, "pemuja berlebihan" atau "...

Pemerintah mempersiapkan relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah ini diambil agar perekonomian bisa tetap berjalan di tengah pandemi. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk “berdamai” dengan Covid-19 hingga ditemukan vaksin yang efektif. Masyarakat diminta untuk menjalani penormalan baru (new normal), yakni menyesuaikan kehidupan dengan protokol ke...

Wabah covid-19 telah mengubah wajah dunia, utamanya pada pasar kapitalisme yang selama ini begitu diagungkan. Revolusi senyap mengarah pada pemenjaraan fisik, akibatnya gelombang PHK terjadi. Kebijakan pemenjaraan fisik haruslah didorong pada keselamatan rakyat. Satu hal yang menjadi kritik adalah para menteri kabinet Indonesia Maju yang seakan lenyap dalam wacana revolusi senyap. Padahal para men...

Sejak diluncurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi, Kartu Prakerja menuai gelombang kritik. Program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo saat pilpres lalu ini dinilai dipaksakan untuk terlaksana saat bangsa ini berjibaku menghadapi Korona. Memberikan pelatihan kepada para pekerja dan warga yang terdampak pandemi Korona dinilai tak membantu. Mereka lebih memb...

Pemerintah meyakini puncak pandemi Korona di Indonesia akan berlangsung mulai Mei 2020. Dengan pelacakan agresif dan isolasi yang ketat, pemerintah optimistis mampu menurunkan kasus Covid-19 pada Juni. Dengan demikian, kehidupan masyarakat diharapkan mulai normal kembali pada Juli. Masa puncak pandemi akan menjadi ujian terberat bagi pemerintah dalam penanganan pandemi Korona. Diperkirakan sekitar...

Pandemi covid-19 seakan seperti revolusi sunyi. Sistem finansial, sistem anggaran, sistem politik luluh lantak akibat revolusi sunyi. Kapitalisme berhenti, bahkan masa depan sistem kapitalisme dipertanyakan.  Yang juga menjadi sorotan adalah RUU Cipta kerja yang menuai kontroversi diusulkan untuk dilanjutkan. Beruntung, Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo sepakat untuk menunda pe...

Di tengah pandemi corona, rasa saling berbela rasa begitu terasa. Namun rupanya, ada saja oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok semata. Tak hanya yang merasa dekat dengan penguasa, namun lingkaran istana pun turut bertindak sebagai oknum dan mafia.  Melalui Suara Palmerah, inilah Opini Budiman !

Isu mafia alat kesehatan (alkes) menjadi sorotan di tengah hiruk-pikuk pemberitaan tentang pandemi Covid-19. Menteri BUMN, Erick Thohir, melalui akun Instagram-nya, Kamis (16/4), menyebut soal keberadaan mafia yang membuat Indonesia selalu bergantung pada impor dalam memenuhi kebutuhan alkes dan bahan baku obat-obatan. Praktik mafia sebenarnya bukan cerita baru di Indonesia. Kegiatan impor ditengg...

Di tengah pandemi corona, DPR justru mengagendakan sejumlah pembahasan rancangan undang-undang yang kurang sensitif. Seperti RUU Omnibuslaw cipta kerja, RUU KUHP, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Pemasyarakatan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan suasana kebatinan masyarakat, utamanya tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan corona.  Melalui Suara Palmerah, inilah Opini B...

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meluas ke daerah-daerah penyangga Ibu Kota. Lima daerah penyangga yang berada di Jawa Barat, yakni Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, menerapkan PSBB sejak Rabu (15/4). Sementara tiga daerah penyangga yang berada di Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, member...

Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta resmi berstatus wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Senin (6/4) malam.  Butuh waktu empat hari bagi Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 untuk memutuskan status PSBB DKI. Proposal DKI sempat dikirim 2 kali termasuk dikembalikan untuk melengkapi data dan dokumen yang di...

Babak baru perang melawan Korona dimulai. Pemerintah memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diatur dalam UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah (PP) PSBB telah diterbitkan. Begitu pun Keppres penetapan status kedaruratan kesehatan. Sejumlah tindakan dalam PSBB sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti meliburkan sekolah dan kanto...

Virus korona yang kian meluas hingga hampir di seluruh wilayah Indonesia, terus menimbulkan permasalahan baru. Ribut soal social distancing, physical distancing, lockdown hingga karantina wilayah terus hilir mudik di media sosial. Langkah pemerintah yang dinilai terlambat, harus disikapi dengan serius. Meski, harus pula ada apresiasi atas perubahan tepat dan cepat dari pemerintah.  Saatnya ba...

Mimpi pemindahan ibukota baru di tengah meluasnya virus korona menjadi tantangan besar. Selain soal besarnya biaya, tantangan pelaksanaan dan tantangan politik juga patut diperhitungkan. Selain itu, belum adanya landasan hukum tentang pemindahan ibu kota baru juga jadi sorotan. Namun, Presiden Jokowi sudah mulai mendekati tokoh internasional dan mengumumkan calon kepala badan otorita ibu kota baru...

Jumlah pasien positif Korona terus melonjak. Pemerintah kini merasakan tekanan yang semakin besar untuk mengambil langkah drastis demi mencegah penyebaran Virus Korona yang lebih meluas, yakni lockdown.  Sebagian menilai langkah ini perlu diambil dalam kegentingan demi menyelamatkan kesehatan masyarakat. Pandangan lain mengatakan lockdown tak mungkin dilakukan. Pemerintah dan masyarakat tidak siap...

Bermula dari teridentifikasinya 2 WNI positif corona yang diumumkan presiden Jokowi, membuat publik diselimuti kepanikan. Panic buying terjadi, harga masker dan hand sanitizer melonjak tak wajar.  Penanganan corona yang kini dilakukan pemerintah pun, dinilai gagap. Tidak adanya koordinasi yang jelas dari pemerintah untuk menangani corona, membuat publik cemas dan bingung.  Lantas, bagaim...

Bertambahnya kasus Korona di Tanah Air dalam beberapa hari terakhir membuat publik semakin khawatir. Meredam kecemasan publik menjadi tugas utama pemerintah dalam penanganan wabah Korona selain mengatasi penyebaran virus serta dampak yang ditimbulkannya. Komunikasi publik menjadi kuncinya. Keterbukaan informasi akan menumbuhkan kepercayaan. Namun, di sisi lain, keterbukaan akan fakta-fakta yang me...

OPINI BDM Jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanuredjo berbicara terkait kontroversi omnibus law, khususnya ancaman terhadap kehidupan pers. Beragam pasal yang termuat, dinilai justru sangat merugikan pers. Mulai dari sanksi administrasi, denda 2 milyar hingga ancaman pidana. Lantas, mengapa omnibus law menyasar kebebasan pers ? Melalui suara palmerah,  inilah opini BDM !

Menyusul diumumkannya kasus Covid-19 di Tanah Air, beberapa warga mulai panik dengan memborong barang-barang kebutuhan. Dari Istana Kepresidenan, Selasa (3/3), Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak perlu panik belanja karena pemerintah menjamin ketersediaan barang-barang. Menghadapi penyebaran Virus Korona, masyarakat sebenarnya tak perlu takut apalagi panik. Kepanikan yang memicu tindakan i...

Dirilisnya draf resmi Omnibus Law RUU Cipta Kerja setelah diserahkan pemerintah kepada DPR semakin menyulut kontroversi. Kaum buruh tetap bergejolak karena merasa dirugikan demi kepentingan pengusaha. Di luar itu, kemunculan sejumlah pasal memicu polemik baru. Utamanya Pasal 170 yang mengatur kewenangan pemerintah pusat untuk mengubah ketentuan undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).&nbsp...

Penilaian terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan kabinetnya yang telah berjalan tiga bulan menyita perhatian publik. Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 70,1%, namun terhadap kinerja kabinetnya hanya 54,4%.  Rendahnya kepuasan terhadap kerja kabinet mengundang tanya. Langkah politik Jokowi yang mengonsolidasikan nyaris seluruh kekuata...

Media memiliki peran penting dalam demokrasi karena berfungsi sebagai checks and balances yang mengawasi jalannya kekuasaan. Peran ini dirasa semakin penting manakala Parlemen dinilai tidak lagi mampu menjalankan checks and balances terhadap pemerintah secara optimal. Oposisi dalam demokrasi Indonesia selama ini telah menjadi motor checks and balances terhadap pemerintah di Parlemen. Namun, di per...