Pinter Politik

Restrukturisasi besar di tubuh Tentara Nasional Indonesia membuka panggung baru bagi para perwira. Dari reinkarnasi Kaster TNI hingga Pangdam Jaya berbintang tiga, “teater para panglima” ini bukan sekadar mengurai bottleneck karier—tetapi berpotensi melahirkan elite militer yang kelak memengaruhi arah politik dan demokrasi Indonesia.

Elite negara dan taipan kumpul di Meikarta bangun 140 ribu rusun. Mungkinkah ini adalah manuver catur politik tingkat tinggi?

Media sosial (medsos) dihebohkan dengan pelaporan ke pihak berwajib atas pembuat dan penyebar meme yang menyertakan sosok Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. What if kalau branding Bahliln dikerjakan oleh Gen Z juga?

Perang di Iran bukan hanya soal rudal dan strategi militer—di baliknya ada perputaran uang global yang diam-diam menggeser keuntungan, risiko, dan kekuatan ekonomi dunia.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan ajudannya mengingatkan satu pola menarik dalam politik Indonesia: banyak ajudan justru melesat menjadi elite negara—dari Try Sutrisno, Budi Gunawan, hingga Teddy Indra Wijaya. Mengapa kedekatan dengan pusat kekuasaan kerap menjadi jalan sunyi menuju puncak politik?

Ketika sebagian besar pemimpin dunia memilih bunker komunikasi — berbicara lewat pernyataan tertulis, konferensi pers yang dikontrol ketat, atau diam sama sekali — Reem Al Hashimy, Menteri Negara untuk Kerjasama Internasional UAE, melakukan sebaliknya. Ia tampil langsung. Ia simpul baru kepemimpinan tokoh perempuan di Jazirah Arab.

Konflik Iran-AS memukul urat nadi ekonomi negara-negara Asia. Mungkinkah krisis ini menyatukan benua Asia?

Di tengah derasnya sorotan publik dan media kepada nilai dan budaya Nahdliyin di pesantren, posisi sosial dan politik Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan tekanan. Mungkinkah NU butuh sosok “Gus Dur” baru?

Langkah Partai Kebangkitan Bangsa mengutuk serangan AS–Israel ke Iran memantik pertanyaan baru: sekadar sikap moral atau strategi politik? Di tengah diamnya partai Islam lain, PKB justru membaca momentum geopolitik. Apakah ini awal perebutan kepemimpinan narasi politik Islam Indonesia di panggung global?

Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

Sejak 2014 hingga 2022, pemerintah Indonesia menggelontorkan Rp468,9 triliun dari APBN untuk Dana Desa. Angka itu bukan kecil — ia lebih besar dari anggaran pertahanan selama beberapa tahun sekaligus. Namun, jumlah tersebut gagal mengatasi masalah kemiskinan di desa.

JK dan Dino Patti Djalal ragukan mediasi Prabowo di Iran-AS. Benarkah RI terlalu lemah untuk damaikan dua raksasa?

Konflik Iran–Israel–AS bukan sekadar dinamika Timur Tengah; ia adalah laboratorium kontemporer tentang bagaimana negara menghadapi ancaman udara berlapis. Dalam konteks ini, Jakarta—sebagai pusat gravitasi politik, ekonomi, dan militer Indonesia, menjadi pertanyaan strategis: apakah langitnya benar-benar terjaga?

Banyak negara Eropa yang punya industri alutsista kuat, seperti Jerman. Namun, mengapa Indonesia lebih memilih dekat dengan Prancis?

Jokowi resmi meninggalkan Istana Merdeka pada Oktober 2024. Ia kembali ke Solo, kota tempatnya memulai karier politik sebagai wali kota. Narasinya terasa lengkap: seorang pemimpin yang naik dari rakyat, kembali ke rakyat. Namun di balik narasi penutupan yang rapi itu, ada sesuatu yang ikut pulang ke Solo—seluruh infrastruktur kekuasaan yang ia bangun selama satu dekade.

Prabowo resmi gabung Board of Peace dan berkomitmen akan kirimkan pasukan Indonesia ke Gaza. Benarkah ini wujud ketundukan atau justru awal mimpi buruk Tel Aviv?

Sejak menjabat Menteri Pertahanan hingga kini duduk sebagai Presiden, Prabowo secara konsisten menjalankan satu agenda besar: membangun kapasitas udara Indonesia yang selama ini jauh dari memadai. Gerakannya tidak main-main dan tidak datang dari satu arah saja.

Dari ruang praktik hingga ruang kekuasaan, dokter Indonesia pernah menjadi arsitek bangsa, teknokrat, hingga diplomat. Namun, di balik legitimasi rasional dan etika profesi, mereka jarang mencapai puncak politik. Mengapa demikian?

Dari Soekarno hingga Jokowi, berbagai tuduhan hukum menghampiri para eks presiden Indonesia. Namun tak satupun yang benar-benar terjerat pidana. Kini sorotan tertuju pada Jokowi terkait proyek Kereta Cepat Whoosh yang dituding merugikan negara. Apakah ada konsensus tak tertulis bahwa mantan presiden Indonesia kebal hukum?

RI-AS baru saja teken kesepakatan dagang yang longgarkan transfer data ke luar negeri. Benarkah kedaulatan data kita sedang digadaikan?

Di era Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan, viralitas budaya Indonesia justru memuncak. Namun, mengapa negara terasa kehilangan rasa?

Program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo bukan sekadar kebijakan sosial biasa. Jika kita membaca lebih dalam, ini adalah pernyataan filosofis yang tegas tentang relasi negara dan tubuh warganya.

Impor batu bara kokas dari AS dinilai sebagai langkah strategis untuk mengamankan pasokan bahan baku vital demi memperkuat industri baja dan mempercepat transformasi industri nasional.

Menjelang 500 tahun Jakarta pada 2027, panggung perayaan berubah menjadi arena kalkulasi kekuasaan. Dari revitalisasi kota hingga ambisi juara Persija, semua mengarah pada satu tanya: sekadar klimaks kinerja, atau batu loncatan Pramono Anung menuju pertarungan politik 2029?

Ratusan triliun uang pajak mengalir untuk LPDP. Namun, benarkah beasiswa ini murni untuk rakyat atau sekadar subsidi silang bagi kaum elite?