Apa Kata Tempo

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sejak 2004 konsisten menyangkal kejahatan manusia pada 1998. Dalam tragedi pemerkosaan itu, Fadli menyoal kata “massal”. Padahal Presiden BJ Habibie dan Jokowi mengakui kejahatan tersebut. Muncul kecurigaan motif politik di balik upaya memanipulasi sejarah kerusuhan Mei 1998. - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Un...

Dalam urusan melanggar aturan, para pejabat Indonesia mahir bersembunyi di balik asap: berpikir sudah rapi menutupi kejahatan, padahal publik melihatnya secara telanjang. Dalih “hilirisasi” sumber daya alam hanya kedok menyedot aset berharga Indonesia untuk keuntungan elite dan bohir politik. Salah satunya penerbitan izin tambang nikel di Raja Ampat yang menabrak konstitusi. Indonesia sedang menem...

Pengalihan kewenangan pengelolaan perusahaan pelat merah dari Kementerian BUMN ke Danantara tidak akan membawa kebaikan dalam tata kelola. Bedanya, Menteri Erick Thohir yang sebelumnya berkuasa besar, mendadak menjadi tidak berdaya. Namun ini semata ganti pemain. Serupa yang lalu-lalu dengan dalih kepentingan rakyat, Danantara diizinkan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang tidak...

Pemilihan dua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan menuai polemik. Presiden Prabowo memilih Direktur Jenderal Bea Cukai dan Direktur Jenderal Pajak semata favoritisme dan mengabaikan sistem meritokrasi. Padahal mereka memegang posisi strategis yang membutuhkan profesionalitas. Keputusan ini juga bisa menimbulkan pesan keliru: loyalitas lebih penting daripada kapabilitas. - - - Kunjungi ⁠ s.id/...

Sukses sebagai oligark, Haji Isam tahu membaca arah angin politik. Di Indonesia, tanpa partai, kekuasaan mudah guyah , terutama ketika sumber daya dan dana  mulai menipis. Kini Haji Isam masuk ke gelanggang politik dengan berencana menguasai PPP lewat saudaranya. - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi ⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca...

Dedi Mulyadi terlihat di mana-mana, tapi sesungguhnya tak menyelesaikan apa-apa. Kebijakannya yang kontroversial tak pernah menyentuh akar masalah. Getol membuat konten boleh saja asal tidak melupakan janji kampanye. Cara Dedi memupuk populisme mengingatkan Tempo sepak terjang Mulyono alias Jokowi.  - - - - - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digit...

Hercules dan organisasi masyarakat GRIB Jaya (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) kini bertransformasi menjadi pemain politik. Bagi mereka, nama Prabowo Subianto ampuh tak hanya untuk merekrut anggota dan menambah pundi-pundi dari bisnis keamanan, hal itu juga membuat mereka kebal dari penindakan aparat hukum, dan leluasa berbuat onar di pelbagai daerah. - - - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   un...

Usul pemakzulan Gibran mungkin terdengar menyenangkan. Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar Undang-Undang Dasar dikembalikan ke versi sebelum amendemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. Pendeknya, kita akan memutar waktu ke zaman gelap Orde Baru. Kini kita pula yang ikut menanggung dilema itu. - - - - Kunjungi s.id/tempo55gogo untuk dapat promo khusus...

Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan kebijakan populis, yakni membangun 80 ribu koperasi desa. Dana yang dibutuhkan tidak main-main mencapai Rp 400 triliun. Pembentukan Koperasi Merah Putih tak urgen, kecuali sebagai konsolidasi dana dan politik Prabowo beserta kroni-kroninya menuju Pemilihan Umum 2029. - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang diharapkan menekan tingkat stunting dan memberi multiplier effect malah berpotensi menjadi ladang KKN baru. Tempo menemukan pelaksana proyek ini justru dikerjakan oleh kerabat dan orang dekat Prabowo. Program MBM butuh perombakan total jika ingin tepat sasaran. ------------ Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Di...

Prabowo Subianto tidak punya alasan mengabaikan ancaman resesi ekonomi. Padahal indikator ekonomi jelas memperlihatkan potensi bencana bagi ekonomi Indonesia. Prabowo harus menurunkan egonya dengan menunda program kerja ambisius dan memperbaiki kebijakan secara struktural. - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi ⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk me...

Pemerintah tak pernah sungguh-sungguh memberantas judi online. Selama ini polisi berkelit judi online sukar diberantas, padahal para bandar sebenarnya masih bisa dikejar. Tempo menemukan bahwa seorang politikus dari partai berkuasa memiliki kaitan dengan bisnis judi. Masih adakah peluang pemerintah memberantas judi? - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo...

Revisi Undang-Undang TNI adalah wujud politik komando Prabowo menciptakan birokrasi penurut. PDIP yang diharapkan menjadi oposisi pemerintah justru getol mengegolkan UU TNI. Prabowo memutar balik Indonesia ke masa kejayaan orde baru. - - - Kunjungi s.id/bacatempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi ⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Pow...

Penyelesaian banjir tidak cukup dengan menangisi insiden dan membuat konten turun ke lapangan. Pemerintah belum menunjukkan itikad serius menangani banjir. Padahal pangkal soalnya jelas, alih fungsi lahan dan kebijakan yang serampangan. - - - Kunjungi⁠ s.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Po...

Dalam kasus korupsi impor minyak pertamina Kejaksaan Agung tergoda populisme hukum. Heboh mengumumkan kerugian besar sebuah kasus, kemudian kalang-kabut dalam pembuktiannya. Korupsi impor minyak harus diberantas. Tapi bila skandalnya diungkap dengan motif menyingkirkan pemain lama, tampaklah bahwa Kejaksaan Agung hanya menjadi alat kekuasaan. - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   untuk mendapatka...

Ratusan perwira aktif disiapkan untuk mengelola BUMN dan BUMD. Langkah ini jelas kebablasan. Kita punya pengalaman buruk dengan asas dwifungsi angkatan bersenjata, yang menempatkan prajurit bukan semata kekuatan militer, tapi juga dapat menjalankan semua tugas, dari politik, sosial, hingga ekonomi negara. Kompetensi prajurit berperang, bukan berbisnis. - - - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   un...

Bagi kita yang waras, demo “Indonesia Gelap” adalah peringatan agar Indonesia tidak ambruk dalam kehancuran. Alih-alih mendengar kritik publik , Presiden Prabowo malah mencibir dan memaki kritik itu dengan menyebutnya “Ndasmu!”. Prabowo seperti tak sadar bencana pemerintahannya dimulai dari pelbagai kebijakan Jokowi. Jika Anda tak cemas dengan pemerintahan yang takut kepada lukisan dan lagu, Indon...

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah yang dibungkus dengan istilah “efisiensi”terasa janggal. Sebab dilakukan tanpa kriteria yang jelas dan terkesan pilih kasih. Di sisi lain, pemborosan malah terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden. Terkini, pemerintah juga mengangkat influencer menjadi staf khusus, setara eselon 1. ---------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Untuk berla...

Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat di depan mata militerisme menguat dan supremasi sipil melemah. Runtuhnya supremasi sipil di era demokrasi ini kelak akan membuka ruang terciptanya Otoritarianisme dalam bentuk baru, berbeda dengan era orde baru. -------------------- Laporan jurnalistik berkualitas dan enak dibaca. Berlangganan Tempo, klik di sini: https://s.id/tempoaja Baca Tempo...

Penguasa lemah di depan pengusaha. Pagar laut di Tangerang itu ternyata beririsan dengan area pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK). Bagaimana bisa ada sertifikat hak guna bangunan yang terbit di atas laut? Tempo mengungkap banyak aktor terlibat di balik pagar laut yang viral ini. -------- Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO. Official Website: https://www.tempo.co -...

Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Tak sepatutnya kita mempertanyakan kredibilitas OCCRP karena telah memberi nominasi tokoh terkorup kepada mantan presiden Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi. -------- Apa pendapat mu soal episode kali ini? https://open.firstory.me/user/cm2k3v5860000mbvp8f18bx61/comments Powered by Firstory Hosting

Dalam perkara Harun Masiku, Jokowi dan Hasto Kristiyanto saling gertak. Kasus yang sudah lama membeku itu seketika terbuka. Menjadi tersangka atau tidak, Hasto seharusnya tak ragu membongkar kebobrokan pejabat negara. Meskipun pesimis, KPK harus bertanggungjawab menuntaskan kasus itu. Ini saatnya buka-bukaan. - - - Kunjungi ⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo...

Prabowo Subianto ingin menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung dan mengembalikannya kepada DPRD. Alih-alih maju, wacana ini justru membuat demokrasi mundur seperti era orde baru. Lagi pula menghapus pilkada langsung belum tentu jadi solusi dari bengaknya biaya politik. Justru membuat proses pemilihan menjadi lebih transaksional. - - - Kunjungi ⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan...

Pada Pilkada Jakarta kali ini Prabowo dan Jokowi memilih jalan yang berbeda. Tidak ada gugatan atas kemenangan Pramono-Rano Karno, artinya tidak ada skenario dua putaran. Demokrasi di Jakarta hampir kembali, kita harus tetap menjaganya dari pengaruh juragan partai politik. - - - Kunjungi ⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi ⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk...

Sebagian proyek besar swasta dipaksakan untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Dugaan lain, status PSN yang mendapat banyak 'privilege' ini merupakan bentuk imbalan. Pembangunanisme ala Jokowi yang menjadi sumber konflik dan pelanggaran HAM, harus dihentikan. Presiden Prabowo harus mengevaluasi PSN. ------ Kunjungi ⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digit...