Apa Kata Tempo

Memakai dalih usang soal biaya mahal, partai politik pendukung Prabowo mengusung rencana pembatalan pilkada langsung dan mengembalikan ke DPRD. Upaya merampas kedaulatan rakyat tersebut berkonsekuensi buruk bagi kehidupan bernegara. Selain itu patut dicurigai ada motif terselubung lain: setelah pilkada kembali ke DPRD, berikutnya pemilihan presiden kembali ke MPR. Jika itu terjadi, kita kembali ke...

Upaya Komnas HAM memulai kembali penyelidikan kasus pembunuhan Munir mendapat gangguan. Sejumlah anggota DPR ditengarai mengintervensi dan meminta penyelidikan dihentikan. Kasus pembunuhan berencana Munir semakin gelap. Tanpa komitmen negara, derasnya dominasi militer di pemerintahan dan konstelasi politik membuat dalang kejahatan sulit tersentuh hukum. Negara hukum yang gagal menegakkan hukum. -...

Setelah membuat banyak putusan blunder, salah satunya perubahan ambang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, Mahkamah Konstitusi mulai berbenah dan memberikan harapan. Putusan tentang rangkap jabatan dan larangan polisi aktif mengisi jabatan sipil menjadi penebus dosa. Namun masih ada ancaman terhadap lembaga tersebut: penolakan untuk melaksanakan put...

Presiden Prabowo tak kunjung menetapkan banjir dan tanah longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Di pelosok, sejumlah kepala daerah sudah menyerah. Ratusan ribu korban mengungsi, akses jalan dan komunikasi terputus, listrik mati, dan persediaan pangan menipis. Di Aceh, bahkan empat kampung hilang begitu saja. Fakta-fakta itu belum juga mengetuk nurani pemerintah untuk bergerak lebih cepat. S...

Konflik internal elite Nahdlatul Utama dipicu perebutan konsesi batu bara. Setelah angin politik berubah, mereka terbelah ihwal pengusaha yang hendak digandeng untuk menggarap tambang. Sejak awal pemberian konsesi tambang ke ormas keagamaan menuai kritik karena dicurigai sebagai “gula-gula” pemerintah untuk memangkas independensi kelompok masyarakat sipil. - - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo &n...

Di tengah gelombang penolakan kelompok masyarakat sipil dan akademikus, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) tetap disahkan. Publik khawatir pasal-pasal di dalamnya akan menjadi alat represi. Banyak hal substansial penting yang diabaikan dalam KUHAP ini. Pada akhirnya kitab hanya memberi kewenangan khusus kepada penegak hukum, bukan untuk melindungi hak asasi warga negara. - - - Ku...

Pelbagai klaim keberhasilan swasembada pangan mulai menunjukkan belangnya. Komisi Pertanian DPR dan Ombudsman Republik Indonesia menemukan masalah dari kebijakan pembelian gabah tanpa syarat atau any quality .  Penumpukan beras di Bulog telah menimbulkan kerusakan. Ombudsman menyebut total kerugian mencapai Rp 7 triliun. Kebijakan populis Menteri Pertanian Amran Sulaiman dituding sebagai pemi...

Kejaksaan Agung menyelisik keganjilan investasi Telkomsel di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk senilai Rp 6,4 triliun. Transaksi ganjil yang berpotensi menimbulkan kerugian karena harga saham GoTo terus  anjlok sejak  mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tiga tahun lalu. Konflik kepentingan sangat terang dalam aksi korporasinya.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi karpe...

Nama Bobby Nasution muncul dalam persidangan dua kasus korupsi. Namun tak kunjung diperiksa. Tak tersentuhnya menantu Jokowi tak lepas dari perlindungan orang-orang tertentu di KPK. Apa yang terjadi di Sumatera Utara adalah bukti dinasti politik rentan tergelincir praktik lancung nepotisme dan korupsi. - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh...

Sjafrie Sjamsoeddin mengambil peran komunikasi politik Presiden yang selama ini didominasi Sufmi Dasco Ahmad. Kehadiran Sjafrie mengubah konstelasi baru di lingkaran istana, memperuncing hubungan dengan Dasco, sekaligus menambah dominasi tentara  mengurus partai politik.  Posisi Sjafrie yang menonjol membuat pimpinan partai seperti mendapat pintu baru untuk menyalurkan aspirasi elite mer...

Publik semestinya tak perlu terkejut dengan kebijakan Presiden Prabowo pada setahun pertama masa pemerintahannya. Semua sudah tertuang buku yang ditulis Prabowo tahun 2022 lalu, berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Prabowo membuat banyak solusi yang bisa menyelesaikan problem pokok Indonesia. Salah satunya, untuk Prabowo membangun konsolidasi otoritarian, menerapkan ekonomi dan politik terpi...

Keputusan Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengatur impor BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi memicu kelangkaan bensin dan solar di SPBU swasta. Kebijakan itu tidak hanya menyusahkan masyarakat, tapi seperti ingin mendorong konsumen kembali memakai BBM bersubsidi. Solusi yang dipilih Menteri Bahlil menjadi blunder karena logika terbalik. Bisa merusak daya saing investasi Indonesia. - - - Kunjungi ⁠...

Pidato berapi-api Prabowo di PBB gagal menunjukkan sikap tegas Indonesia atas genosida dan tragedi kemanusiaan di Palestina. Ia lebih berfokus pada “gejala”, bukan “penyebab” genosida di Gaza. Prabowo memilih diplomasi dua kaki: mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus mengakui Israel. - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi ⁠⁠ Te...

Presiden Prabowo Subianto berjanji mereformasi kepolisian sebagai respons tuntutan masyarakat dalam demonstrasi yang berujung rusuh. Ketika kerusakan ada pada institusi maka yang pertama ditunjuk adalah kepalanya. Wacana pergantian Kapolri ini membuat Listyo Sigit bergerak membuat tim reformasi internal mendahului tim reformasi buatan Istana. Reformasi Polri harus dimulai dari Prabowo sendiri. - -...

Sudah sepuluh bulan proyek makan bergizi gratis dijalankan tetapi kekacauan demi kekacauan terus terjadi. Mulai pelaksanaan yang berantakan, jatuhnya korban akibat keracunan, sampai melesetnya pelbagai target yang tecermin dari rendahnya serapan anggaran. Dari anggaran Rp 71 triliun, per September 2025 baru terserap 22,1 persen. Bukannya mengevaluasi, Badan Gizi Nasional justru meminta anggaran le...

Reshuffle kabinet di era Prabowo Subianto tak ada bedanya dengan era presiden sebelumnya: hanya sekadar ganti pemain dan bagi-bagi jabatan. Perombakan yang grasah-grusuh ini juga tak menyentuh akar masalah. Presiden melakukan reshuffle sekadar merespons demonstrasi yang berakhir rusuh pada Agustus lalu. Tanpa pendekatan yang berpihak kepada orang banyak, seberapa pun sering gonta-ganti menteri, ma...

Ditunjuk menempati jabatan yang seharusnya melindungi para pekerja, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer malah ditengarai memperalat jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Ironisnya, modus korupsi serupa terus berulang di kementerian itu. Mengganti satu orang saja tak cukup. Memotong generasi layak dipertimbangkan untuk menghapus budaya korupsi yang sudah mengakar. - - - Kunjungi ⁠ s.id...

Demonstrasi besar yang melanda Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia menjadi pesan tebal kepada pemerintah yang nirempati. Kematian Affan menyadarkan publik bahwa biang kerok keadaan kalut akhir-akhir ini bukan semata perilaku para politikus. Arogansi polisi, penyelewengan hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada kepentingan orang banyak adalah masalah utama pemerintahan...

Jenderal Abdul Haris Nasution melahirkan konsep “jalan tengah” menjadi cikal bakal dwifungsi militer yang berkibar di era Orde Baru. Redup setelah Reformasi 1998, hari-hari ini militerisme kembali menguat dan menjadi alat politik penguasa. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan tentara untuk menggarap berbagai proyek negara. Dominasi tentara akhirnya melemahkan supremasi sipil sebagai prasyarat teg...

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur berpotensi mangkrak karena meleset jauh dari rencana yang pernah dirancang Jokowi. Proyek itu memang tak pantas dilanjutkan. Di tengah kelesuan ekonomi, beban utang, belanja pemerintah semestinya dialokasikan untuk proyek-proyek bermanfaat. Proyek ugal-ugalan IKN memberi pelajaran kepada Prabowo bahwa memaksakan ambisi tanpa menimbang manfaat akan...

Utang pemerintah Indonesia sampai triwulan pertama 2025 sebesar 7 ribuan triliun rupiah. Untuk membayar utang yang jatuh tempo, pemerintah justru menarik utang baru. Selama ini Kementerian Keuangan mengklaim utang Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Padahal tolok ukur yang mereka gunakan itu bisa menyesatkan karena memberi gambaran tak utuh tentang kerentanan ekonomi Indonesia. Kondisi ini aka...

Mohammad Riza Chalid, saudagar minyak yang malang-­melintang di setiap rezim, akhirnya menjadi tersangka korupsi impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Bukan satu-dua kali Riza tersandung kasus hukum, namun selalu lolos karena memiliki sandaran politik yang membuatnya aman. Sekelompok pengusaha ditengarai meminta Riza berbagi lapak bisnis minyak, tapi ia menolak. Muncul kecurigaan ini se...

Proses peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong semakin menunjukkan keganjilan. Jaksa penuntut umum mengabaikan begitu saja banyak kesaksian dalam persidangan yang telah berlangsung selama empat bulan. Tak hanya para saksi, sejumlah fakta yang bertentangan dengan dakwaan jaksa muncul dalam persidangan. Penanganan perkara yang menjerat Tom bakal menjadi preseden buruk: kebijakan bisa dengan...

Koalisi PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto makin dekat. Gerindra telah memberikan tawaran, PDIP tidak menolak, sembari mengajukan sejumlah syarat semata untuk kepentingan partainya. Sampai di sini, politik  sekadar jadi permainan para juragan partai. Harapan adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan terancam musnah.  - - - Kunjungi ⁠ s.id/bacatempo   untuk mendapatkan disk...

Pengakuan para tersangka kasus pengamanan judi online semakin mengarah ke Budi Arie Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika. Polisi tentu tidak boleh tebang pilih: menyasar pegawai rendahan, membiarkan para petinggi yang terindikasi terlibat. Di luar itu, aparat hukum mesti menyelisik bandar dan penerima manfaat yang lebih besar.  Perputaran uang judi online yang besar membuat apara...