SUARA PALMERAH

Penulisan ulang sejarah kembali memantik perhatian public. Dipicu pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bahwa tragedi pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 tidak ada bukti. Lalu, apakah penulisan ulang sejarah akan meluruskan atau justru malah menghilangkan?

Tambang nikel di Raja Ampat, Papua menuai kritik dari publik, karena dianggap merusak lingkungan di destinasi wisata dunia ini. Usai diributkan pemerintah mencabut empat izin perusahaan tambang. Namun hal yang sama tidak dilakukan terhadap PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan Antam. Penambangan nikel di wilayah ini sudah lama terjadi, namun kenapa baru sekarang dievaluasi?

Presiden Prabowo saat pidato di peringatan hari lahir Pancasila menegaskan pejabat yang tak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum diberhentikan. Di momen yang sama Prabowo dan Megawati menunjukkan, cairnya kebekuan komunikasi. Benarkah peringatan Prabowo pada pejabat, sinyal reshuffle dalam waktu dekat? Lalu, apakah PDI Perjuangan akan merapat dan masuk kabinet?

Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia lagi-lagi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Usulan ini muncul bersamaan waktunya dengan langkah pemerintah menulis ulang sejarah. Sebagian pihak menilai, Soeharto tak pantas jadi pahlawan, karena mempunyai banyak masalah di masa lalu. Apakah penulisan ulang sejarah ada kaitan dengan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional?

27 tahun sudah reformasi digaungkan di negeri ini. Namun, hingga saat ini cita cita perbaikan dan perubahan masih sebatas angan. Korupsi masih menghantui, demokrasi terancam mati, sementara supremasi hukum, dan penegakan HAM tak berjalan sesuai harapan. Mengapa reformasi jalan di tempat? Apa yang dapat dilakukan untuk mengembalikan semangat reformasi?

TNI mengerahkan prajurit untuk pengamanan kejaksaan. Kejagung dan TNI menegaskan pengamanan ini bentuk kerja sama antara TNI dan Kejaksaan. Namun Koalisi Masyarakat Sipil menuding langkah ini bertentangan dengan konstitusi, serta tak sesuai tugas dan fungsi TNI. Lalu, apakah kebijakan ini berpotensi mempengaruhi proses penegakan hukum?

Undang-Undang tentang BUMN yang disahkan DPR memicu kontroversi. Disebutkan “anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”. Sementara di UU KPK diatur, KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut penyelenggara negara yang korupsi. Apakah ini akan membuat KPK sulit menangkap pimpinan perusahaan pelat merah yang korupsi?

Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan 8 tuntutan. Salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Latar belakang usulan ini tak lepas dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia capres & cawapres dalam Undang-undang Pemilu. Lalu, apa dibalik manuver tuntutan ini?

Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, yang selalu menyuarakan kesederhanaan wafat Senin lalu. Paus Fransiskus selama ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki banyak terobosan, termasuk soal isu korupsi yang menjadi fokus utamanya sejak terpilih pada tahun 2013 Apa saja warisan pemikiran Paus Fransiskus bagi dunia?

Kejaksaan Agung mengungkap kasus suap vonis ekspor minyak goreng yang menjerat ketua pengadilan negeri jakarta selatan. Kasus ini jadi sorotan karena jual beli hukum oleh hakim dan insan peradilan begitu nyata. Sebelumnya yang sempat juga jadi sorotan adalah saat terungkapnya kasus jual beli perkara dalam vonis Ronald Tannur, hingga kasus yang menjerat Eks Pejabat MA, Zarof Ricar. Benarkah hukum j...

Kebijakan Presiden Trump soal kenaikan tarif impor menuai polemik global. Indonesia dikenakan tarif 32% dan jadi negara urutan kedelapan yang mendapat tarif terbesar. Kebijakan Trump dapat memukul sektor bisnis berbagai negara, termasuk Indonesia. Badai PHK pun dikhawatirkan akan terjadi besar-besaran. Lantas, bagaimana Indonesia menyikapi kebijakan Tarif Trump?

Tanggapan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terhadap teror kepala babi di kantor Tempo menuai kritikan. Tanggapan itu disebut sebagai buruknya komunikasi publik pejabat negeri ini. Tak hanya itu, di lima bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, komunikasi pemerintah juga jadi tanda tanya. Sering beda pendapat dalam memberikan penjelasan pada publik terjadi diantara para menteri. Apa yang...

Pasca penolakan dari koalisi masyarakat sipil, pembahasan RUU TNI antara DPR dengan pemerintah justru mencapai kata sepakat. Komisi I DPR RI bersama pemerintah akan membawa revisi undang-undang TNI ke tingkat 2 atau paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sejumlah pasal yang dinilai akan mengancam demokrasi dan mengembalikan dwifungsi TNI ternyata masih dipertahankan. Benarkah revisi UU TN...

DPR akan merevisi Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI hasil usulan Pemerintah. Bahkan, Komisi 1 DPR RI telah membentuk panitia kerja (Panja). Sejumlah pihak menilai, beberapa pasal dalam draf Revisi UU TNI tak selaras dengan semangat reformasi dan dapat kembali menghidupkan dwifungsi TNI. Lantas, bagaimana nasib revisi Undang Undang TNI nanti? Haruskah jabatan tertentu diisi oleh militer...

PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Group resmi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 10.000 pekerjanya. Tak hanya Sritex, gelombang PHK ini pun menerpa sejumlah perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia. Meski Pemerintah berjanji mencarikan solusi, namun gelombang PHK masih terus terjadi. Lantas, apa langkah yang akan diambil Pemerintah guna mengatasi dampak gelombang PHK ini? dan...

Sukatani, band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah kini jadi pembicaraan publik usai mengunggah permintaan maaf kepada Polri dan sekaligus menarik lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" dari seluruh platform musik dan akun media sosial. Muncul dugaan hal ini terjadi karena adanya intervensi dari pihak berwajib. Namun pihak Kepolisian menampik adanya intimidasi terhadap band tersebu...

Wacana pembentukan koalisi permanen oleh Presiden Prabowo Subianto menuai beragam reaksi. Membangun kerja sama politik yang solid dinilai penting untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan. Kekhawatiran pun muncul, pembentukan koalisi permanen dapat berdampak negatif terhadap demokrasi dan penurunan kualitas layanan publik. Benarkah koalisi permanen hanya berpihak pada kepentingan elite?

Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto memicu polemik. Beberapa Kementerian dan lembaga terlihat mulai menerapkan penghematan belanja operasional sesuai Instruksi Presiden. Sejumlah pihak menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan secara mendadak ini dapat memberikan dampak negatif bagi pelayanan publik bahkan disinyalir dapat menganggu pertumbuhan ekonomi nasional....

Kisruh pagar laut masih terus berlanjut. Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, hingga Presiden ke-7, Joko Widodo masuk pusaran. Sejumlah pihak melapor dan mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Muncul dugaan adanya korupsi yang melibatkan pihak swasta, hingga penyelenggara negera di periode sebelumnya. Lantas, apakah kasus ini akan masuk ranah pidana? Bagaimana langkah...

Komitmen pemberantasan korupsi sebagai janji kampanye dan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran masih ditunggu publik. Dalam 100 hari kerja, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan kejar koruptor hingga ke Antartika hingga vonis sampai 50 tahun bagi para koruptor. Namun, hingga kini publik masih menanti bagaimana realisasinya. Lantas, akan sejauh mana rakyat bisa berharap janji pemberantasan korup...

Kisruh terkait penemuan pagar laut yang disebut punya izin di perairan Tangerang dan Bekasi masih terus berlanjut. Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL telah sepakat melakukan pembongkaran, pertanyaan besar tentang siapa pemilik pagar laut sebenarnya belum terpecahkan. Lantas apa langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pagar laut agar kerugian masyarakat tak kian besar?

Usai diperiksa KPK selama lebih dari tiga jam, Hasto Kristianto tak ditahan. KPK menyebut tak menahan Sekjen PDI Perjuangan tersebut sebab masih butuh waktu untuk memeriksa saksi lain. Isu lain berhembus. Tak ditahannya Hasto diduga karena ada negoisasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto. Lantas, seperti apa nasib PDI Perjuangan ke depan...

Mahkamah Konstitusi hapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Meski langkah ini dianggap membuka jalan untuk pilpres yang lebih inklusif, DPR masih mengkaji putusan tersebut agar tak bertentangan dengan aturan yang ada. Bagaimana DPR nantinya mengakomodasi putusan ini? Seperti apa peta politik dan masa depan demokrasi Indonesia tanpa "presidential threshold"?

Wacana Kepala Daerah yang kembali dipilih oleh DPRD menuai berbagai tanggapan. Wacana ini muncul, ketika Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan biaya Pilkada sangat mahal hingga dinilai tak efisien. Muncul pertanyaan, apakah wacana ini tepat diterapkan di Pilkada mendatang? Dan apakah ada jaminan dengan sistem seperti ini, kedaulatan serta mandat rakyat dapat dipahami dan dijaga?

Pemerintah Indonesia bersepakat dengan Pemerintah Filipina untuk mengembalikan terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane. Meskipun hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur, namun kebijakan hukum yang luar biasa ini tetap dilaksanakan demi alasan kemanusiaan. Sejumlah pihak menuding bahwa ada politik transaksional dibalik kebijakan ini. Benarkah demikian?