Radio Elshinta

Radio Elshinta

News ID ↓ 2796 episodes

Official Podcast of Radio Elshinta | Phone: 021-5869000 & SMS/WA: 081-180-6543 | Email: redaksielshinta@gmail.com

Author

Radio Elshinta

Category

News

Podcast website

podcasters.spotify.com

Latest episode

Jul 11, 2026

Where to listen?

Podcasts in the app Replaio Radio Coming soon

Podcasts are coming to the app soon. Install now and be the first to see a whole new take on podcasts

Get it on Google Play Install for free Android 5M+ downloads · 4.8 rating iOS soon

Episodes

Sidang Umum PBB ke-80, Arti Penting bagi Indonesia Menurut Khairul Fahmi, Co-Founder ISESS 22.09.2025

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 menandai kembalinya Indonesia ke forum diplomasi tertinggi dunia setelah lebih dari satu dekade tidak diwakili langsung oleh kepala negara. Apa arti strategis dari momentum ini bagi Indonesia? Bagaimana dukungan parlemen, dan peluang positif apa saja yang bisa diperoleh dari keterlibatan aktif di kancah global? Simak wawancara Elshinta b...

Berbekal Ijazah SMA, Munjirin Sukses Menjadi Pejabat di Ibu Kota Jakarta, Begini Kisahnya. 22.09.2025

Saat datang ke Jakarta hanya bermodal Ijazah SMA. Tak disangka, berkat keteguhan dan keuletannya berhasil menduduki sejumlah jabatan penting di Provinsi DKI Jakarta, diantaranya Wali Kota Jakarta Selatan dan Wali Kota Jakarta Timur. Lalu bagaimana kisah perjuangannya selama merantau di Ibu Kota Jakarta? Simak wawancara dalam program #PowerBreakfast bersama Wali Kota Administratif Jakarta Timur, Dr...

Bagaimana membenahi rekrutmen Caleg oleh Parpol usai viral anggota DPRD Gorontalo berseloroh ingin rampok uang negara? 21.09.2025

Viralnya pernyataan seorang anggota DPRD Gorontalo yang berseloroh ingin merampok uang negara kembali menyoroti kualitas rekrutmen calon legislatif (caleg) oleh partai politik. Publik pun bertanya: bagaimana proses seleksi caleg selama ini, hingga figur dengan sikap yang tidak mencerminkan etika wakil rakyat bisa lolos dan duduk di kursi dewan? Pembenahan mendesak diperlukan. Partai politik tidak...

Anak Terancam Keracunan! Komnas PA Desak Evaluasi MBG Seketika 21.09.2025

Gratis tapi berisiko? Kasus keracunan di program Makan Bergizi Gratis (MBG) bikin was-was. Simak obrolan seru bareng Wakil Ketua Komnas PA, Lia Latifah, soal evaluasi MBG dan cara melindungi anak-anak dari bahaya makanan.

Lampu Strobo & Sirene Dievaluasi: Benarkah Polisi Dengar Suara Rakyat? 21.09.2025

Tot Tot Wut Wut akhirnya direm! Kepala Korlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, hentikan sementara penggunaan sirene dan strobo di jalan raya. Langkah ini jadi respons atas keresahan publik yang merasa terganggu hingga melahirkan gerakan viral ‘Stop Tot Tot Wut Wut’. Benarkah aturan baru ini bakal bikin jalan raya lebih tertib, atau sekadar janji manis? Simak obrolan tajam bersama Ketua Presidium...

Purbaya: Tax Amnesty Cuma Bikin Kibul! DPR Malah Masukkan ke Prolegnas 21.09.2025

Tidak ada lagi ampunan pajak! Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak keras Tax Amnesty yang dinilainya hanya bikin ‘kibul’ dan memberi sinyal salah ke wajib pajak. Namun, DPR justru setuju memasukkan revisi UU Pengampunan Pajak ke Prolegnas Prioritas 2025. Lalu, apa dampaknya jika kebijakan kontroversial ini benar-benar dihentikan? Dengarkan analisis tajam Ekonom & Pakar Kebijakan Publik UPN Vete...

Menimbang dampak yang terjadi usai Menkeu Purbaya tegas tolak Amnesti Pajak Jilid 3 20.09.2025

Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya yang menolak wacana Amnesti Pajak Jilid 3 menandai sikap pemerintah dalam menjaga kredibilitas sistem perpajakan nasional. Penolakan ini bukan sekadar keputusan teknis, melainkan pesan moral bahwa negara tidak bisa terus-menerus memberikan karpet merah kepada wajib pajak yang abai menjalankan kewajibannya. Di satu sisi, langkah tersebut dapat memperkuat ke...

Tax Amnesty Jilid III: Jalan Keluar Atau Kemunduran Penegakan Pajak? 20.09.2025

Wacana Tax Amnesty Jilid III, atau program pengampunan pajak yang kembali mencuat ke Publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sikap tegas menolak penerapan program tax amnesty yang ketiga ini. Menurutnya, pemberian pengampunan pajak secara berulang justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan hukum pajak. Ia juga menekankan bahwa pesan moral yang ditangkap publ...

🎙️ RUU Perampasan Aset: Solusi atau Ancaman? 20.09.2025

RUU Perampasan Aset resmi masuk Prolegnas 2025 dan ditargetkan selesai tahun ini. Aturan ini disebut-sebut sebagai senjata pamungkas untuk menyikat aset hasil kejahatan, terutama korupsi. Tapi benarkah RUU ini akan jadi terobosan besar atau justru membuka celah kesewenang-wenangan baru? ⚖️ Dalam episode spesial ini, kami ngobrol bareng Abdul Fickar Hadjar , Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisa...

Rp200 Triliun Digelontorkan: Strategi Baru Pemerintah Dorong Ekonomi Bangkit 19.09.2025

Pemerintah baru saja menggulirkan kebijakan besar yang dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, tak lama usai dilantik, langsung menggebrak dengan menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun untuk ditempatkan di bank-bank Himbara. Dana ini tidak boleh digunakan untuk membeli SBN atau SRBI, melainkan wajib disalurkan ke...

Mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang sudah masuk Prolegnas 2025 agar tidak untungkan koruptor. 19.09.2025

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diputuskan untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025 sekaligus Prolegnas Prioritas 2026. Banyak pihak menilai RUU Perampasan Aset sangat mendesak dibahas karena dinilai mampu meningkatkan pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang selama ini masih sangat minim. Namun, Pembahasan RUU Perampasan Aset dibayangi kekhawatiran penyalahgunaan...

DPR Tetapkan 67 RUU dalam Prolegnas 2026, Publik Soroti RUU Perampasan Aset 19.09.2025

Sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2026 oleh Badan Legislasi DPR RI. Tidak hanya itu, salah satu RUU yang juga menarik perhatian publik adalah RUU Perampasan Aset, yang kini resmi masuk dalam daftar prioritas legislasi tahun 2025. Apa sebenarnya urgensi dari RUU-RUU ini? Seberapa besar dampaknya terhadap pembangunan dan upaya pembe...

Mensesneg Bantah Rencana Peleburan Kementerian BUMN ke Danantara 19.09.2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi menegaskan sejauh ini belum ada rencana peleburan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebelumnya muncul kabar, pembubaran atau peleburan Kementerian BUMN kedalam Danantara, menyusul kekosongan kursi Menteri BUMN, usai Erick Tohir di...

Skandal Rp1 Triliun di Balik Penyelenggaraan Haji dan Umrah 19.09.2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji dan umrah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Penyidik menduga adanya aliran dana yang melibatkan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), baik dalam penerbitan keputusan maupun peredaran uang dari bawah hingga ke level atas. Bagaimana tanggapan atas keterangan KPK ini? Simak wawancara...

Ratusan Siswa Keracunan, Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi 19.09.2025

Ratusan siswa di berbagai daerah, dari Banggai Kepulauan hingga Sumbawa, mengalami keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap beragam penyebab, mulai dari dapur yang baru beroperasi hingga pergantian pemasok bahan baku. Lalu, apa yang sebenarnya perlu dievaluasi dari tata kelola program MBG agar niat baik memberi gizi gratis tidak berubah jadi ancam...

Apa yang harus diprioritaskan Akhmad Dofiri setelah diangkat Presiden sebagai penasehat bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri? 18.09.2025

Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan pembentukan tim reformasi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian republik Indonesia alias Polri. Presiden pun telah menunjuk eks Wakapolri Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Namun, belum ada kepastian apakah Dofiri juga akan memimpin Komite Reformasi Kepolisian yang sedang disusun tersebut. Di sisi lain...

"BBM Langka di SPBU Swasta: Apa Solusi Pemerintah?" 18.09.2025

⛽ Kelangkaan BBM di SPBU swasta kembali bikin resah warga. Pemerintah lewat Kementerian ESDM menegaskan impor BBM tetap dilakukan satu pintu lewat Pertamina. Apa dampaknya bagi SPBU swasta dan konsumen? Efektifkah solusi ini mengatasi kelangkaan? 🎙️ Simak pembahasan bersama Dr. Win Puji Pamularso, Pengamat Migas Universitas Krisna Dwipayana.

"Kenapa 19 September Jadi Hari Keselamatan Jalan? Ini Kata Kakorlantas!" 18.09.2025

🚦 Tanggal 19 September kini diperingati sebagai Hari Keselamatan Jalan Nasional. Tapi, kenapa tanggal ini yang dipilih? Apa makna di baliknya, dan bagaimana langkah kepolisian bersama masyarakat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas? 🎙️ Dengarkan penjelasan langsung dari Kakorlantas Polri, tentang filosofi, strategi, dan komitmen mewujudkan jalan yang lebih aman bagi semua.

BI Rate Turun, Dana Jumbo BUMN Mengalir: Saatnya Dorong Pertumbuhan Merata 18.09.2025

📉 Bank Indonesia resmi menurunkan BI Rate ke 4,75% dan pemerintah menggelontorkan Rp200 triliun ke bank-bank BUMN. Tujuannya: mendorong kredit lebih murah dan ekonomi bergerak lebih cepat. Tapi, apakah stimulus moneter dan fiskal ini benar-benar bisa membuat pertumbuhan ekonomi lebih merata? Atau justru hanya dinikmati segelintir sektor saja? 🎙️ Bersama Dr. David Sutyanto, CSA — Ketua Umum Perkum...

Nasib Kementerian BUMN: Menunggu Keputusan Presiden Prabowo 18.09.2025

Isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus, ramai jadi perbincangan. Isu dihapusnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyusul pembentukan Danantara, lembaga superholding yang telah mengelola ratusan entitas BUMN dan anak perusahaannya. Hal ini juga dikuatkan dengan kosongnya jabatan menteri BUMN pasca reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pad...

Polemik Pergantian Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Walkot Arlan Sampaikan Klarifikasi 18.09.2025

Kasus heboh di Prabumulih mencuri perhatian publik. Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, disebut-sebut dicopot setelah menegur anak Wali Kota Arlan yang membawa mobil ke sekolah. Namun, Walkot Arlan membantah kabar tersebut dan menegaskan hanya memberi teguran, bukan memindahkan Kepsek. Meski begitu, pernyataan Kepala Dinas Pendidikan justru memicu polemik semakin panas. Dalam episode ini, k...

SPBU Shell & BP Kehabisan Stok BBM, Vivo Tetap Aman di Tengah Regulasi Baru 18.09.2025

Hampir dua bulan, dua raksasa SPBU swasta Shell dan British Petroleum (BP) tak bisa melakukan restock BBM Ron 92 dan 95. Kondisi ini membuat aktivitas penjualan berhenti total. Bahkan sebuah video viral memperlihatkan petugas SPBU Shell berjualan kopi, karena tak ada lagi antrean kendaraan di dispenser BBM. Di saat yang sama, SPBU Vivo justru tetap aman dengan stoknya. Lalu, apa sebenarnya yang te...

Presiden lantik anggota kabinet usai reshuffle, Bangun harapan baru di masyarakat? 17.09.2025

Presiden resmi melantik anggota kabinet baru hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kinerja dan mempercepat program prioritas nasional. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa perubahan susunan kabinet bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya untuk menghadirkan energi baru di tengah tantangan bangsa yang se...

Wacana Perubahan Status PAM Jaya Jadi Perseroda, Target Air Bersih 100 Persen atau Privatisasi Terselubung? 17.09.2025

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda sekaligus membuka peluang penawaran saham perdana (IPO), menuai pro dan kontra. Langkah ini disebut penting untuk mendukung pendanaan agar target 100 persen akses air bersih di Jakarta dapat tercapai. Namun, di sisi lain muncul kekhawatiran wacana tersebut akan berujung pada privatisasi dan menjadikan l...

Menerka dibalik pembatalan aturan kerahasiaan dokumen Capres/Cawapres. Apa Implikasinya? 16.09.2025

Keputusan pembatalan aturan kerahasiaan dokumen persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menimbulkan beragam tafsir. Di satu sisi, publik menyambut langkah ini sebagai kemenangan atas keterbukaan informasi—hak masyarakat untuk tahu kembali dipulihkan. Di sisi lain, langkah ini membuka risiko politisasi dan eksploitasi dokumen pribadi demi kepentingan politik praktis. Pertanyaan yang mun...

Listen to the Radio Elshinta podcast in Replaio

Radio and podcasts in one app - free, with no sign-up. Install today and do not miss the launch

Get it on Google Play

Replaio is not a podcast publisher; show names, artwork and audio belong to their authors and are distributed through public RSS feeds.