Lima Menit Berita

Proyek pembangunan kawasan wisata superprioritas Labuan Bajo dianggap  merusak habitat komodo di Pulau Rinca. Hewan purba itu terusik truk-truk proyek. Diduga melibatkan perusahaan milik keluarga politikus Partai Golkar, Setya Novanto. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Sejumlah kalangan menilai ruang partisipasi publik pada periode kedua  pemerintahan Joko Widodo menyempit. Demokrasi pun dianggap mengalami  kemerosotan. Belakangan, Istana mengumumkan ada perubahan lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena kesalahan ketik. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Pemerintah menunda rencana pembelian vaksin dengan perusahaan AstraZeneca. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Kementerian Kesehatan dan Bio Farma sempat lempar-lemparan soal tugas mengimpor vaksin Covid-19, setelah pemerintah menargetkan penyuntikan massal mulai bulan depan. Tak hanya lantaran cekaknya anggaran, vaksinnya pun belum tersedia di pasaran. Bio Farma akhirnya menyanggupi, meski harus mencari dana talangan. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Tahun pertama periode kedua kepemimpinan Jokowi ditandai dengan makin kerasnya tekanan terhadap pengkritik pemerintah di ranah digital. Berdalih memerangi hoaks, pemerintah pun berencana membuat aturan pemblokiran media sosial. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi catatan buruk dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Cendekiawan dan kelompok masyarakat sipil menilai pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi lebih represif dibanding  sebelumnya. Baca informasi menarik dan lengkap lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Pemerintah berencana menyuntikkan vaksin corona mulai bulan depan. Walau  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan vaksin untuk biang pandemi  ini baru akan siap paling cepat pada 2021, pemerintah menggunakan alasan  darurat untuk segera menjalankan proyek vaksinasi. Baca informasi menarik dan lengkap lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Kerusuhan seusai unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober lalu, meninggalkan tanda tanya soal pelaku. Sejumlah rekaman kejadian yang dikumpulkan Tempo menunjukkan adanya kesamaan waktu pembakaran beberapa halte bus di Jakarta. Pembakar halte Transjakarta seusai demonstrasi berciri sama:  pemuda 20-an tahun, berbaju hitam, dan bersarung tangan sebelah. Anda juga bis...

Opsi memenangkan judicial review untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja diyakini menipis. Selain itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengatakan pemerintah sudah menutup peluang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja. Baca informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Polisi yakin pentolan (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) KAMI berada di balik kerusuhan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Baca informasi lengkap dan menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Naskah UU Cipta Kerja terus berubah, meski sudah disahkan DPR. Dinilai sudah cacat secara menyeluruh. Baca informasi selengkapnya, dengan mengakses koran.tempo.co

Presiden disebut-sebut akan segera meneken Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Namun sejumlah tokoh mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk menjawab penolakan banyak pihak atas aturan sapu jagat itu. Syarat kegentingan yang memaksa dianggap terpenuhi. Baca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Mahasiswa, buruh, dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai kota  berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di sejumlah tempat,  termasuk di Jakarta, unjuk rasa berakhir rusuh. Pemerintah bergeming  dan, seperti biasa, menuduh aksi massa “ditunggangi”. Komnas HAM meminta pejabat pusat dan daerah berdialog dengan masyarakat penolak omnibus law UU Cipta Kerja. Baca juga inf...

Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai izin lingkungan  dan komisi penilai amdal. Akses masyarakat mengukur risiko kerusakan  semakin terpinggirkan. Pemerintah mengutamakan sanksi administrasi bagi  pencemar lingkungan. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Ambisi pemerintah menggenjot investasi dengan mempercepat pengesahan  Undang-Undang Cipta Kerja terancam gagal. Omnibus law yang mengabaikan kepentingan lingkungan justru menjadi sinyal buruk bagi sebagian investor besar dunia. Hambatan lainnya adalah protes buruh dan pandemi yang berkepanjangan. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

DPR buru-buru  mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain aturan ketenagakerjaan yang dianggap pro-pengusaha, undang-undang itu mengubah beleid perpajakan. Kepolisian telah memerintahkan penggembosan demonstrasi menentang undang-undang baru tersebut. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengebut pengesahan Rancangan  Undang-Undang Cipta Kerja. Seolah-olah pekerja yang mengejar setoran,  sidang pembahasan di Badan Legislasi digelar malam-malam pada akhir  pekan. Semua aturan demi “menarik investasi” yang antara lain melunakkan  aturan ketenagakerjaan itu disetujui kedua lembaga. Baca juga informasi menarik lainnya dengan m...

Pemberian vaksin tahap awal akan menggunakan data BPJS Kesehatan, memprioritaskan pasien dengan penyakit penyerta alias  komorbiditas dalam rencana vaksinasi massal Covid-19 gelombang pertama.  Ikhtiar menekan angka kematian pada kelompok rentan. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Pemerintah menyediakan Rp 3,8 triliun  hingga akhir tahun untuk berbelanja bakal vaksin dari sejumlah negara.  Pembayaran harus dilakukan di muka demi bersaing dengan negara-negara  lain. Skema distribusi dan penyuntikan untuk 180 juta penduduk  masing-masing dua kali juga disiapkan. Tenaga kesehatan, tentara,  polisi, dan masyarakat miskin akan mendapat giliran pertama. B...

Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi meninggalkan lembaga itu, termasuk Kepala Biro Humas Febri Diansyah. Revisi undangundang yang mengebiri kewenangan lembaga itu serta kepemimpinan Firli Bahuri menjadi faktor pendorong. Ketentuan alih status menjadi aparat sipil negara belum jelas hingga kini. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Komisi Pemberantasan Korupsi tak hanya  makin miskin prestasi. Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, lembaga  antirasuah itu juga ditengarai keropos dari dalam. Dominasi  Firli membuat prinsip kolektif kolegial di antara sesama pemimpin KPK  ambyar lebih awal. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Perang melawan korupsi padam setahun setelah revisi Undang-Undang KPK  diberlakukan. Kepemimpinan Firli Bahuri dinilai memperparah situasi.  Pengusutan sejumlah kasus oleh lembaga itu dilakukan serampangan. Dalam  kasus dugaan suap oleh politikus Harun Masiku, surat izin penggeledahan  tak pernah diajukan. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tem...

Meski menyatakan Ketua KPK Firli Bahuri bersalah, Dewan Pengawas Komisi  Pemberantasan Korupsi hanya memberi sanksi teguran kepada Ketua KPK itu  yang menumpang helikopter untuk keperluan pribadi. Sejumlah eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pun bereaksi atas putusan  Dewan Pengawas KPK tersebut. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Belasan calon kepala daerah yang terserang Covid-19 sempat mengikuti  arak-arakan dengan pendukung mereka. Termasuk calon bupati inkumben  Berau, Kalimantan Timur, yang wafat pada Selasa lalu. Penularan virus  dalam ajang pemilihan kepala daerah sangat nyata. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co

Masyarakat cenderung akan berkerumun di pengungsian yang berpotensi menyebabkan terjadinya penularan Covid-19. Epidemiolog menyarankan pemerintah menyusun protokol kesehatan di lokasi pengungsian korban bencana. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co