Ditjen Pajak RI

Direktur Executive Polling Institute mengatakan mayoritas publik yakin penggunaan NIK sebagai NPWP akan lebih memudahkan dalam menunaikan kewajiban pajak.

DJP mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2022 mencapai Rp1.448,17 triliun atau 97,5 persen dari target.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengajak Amazon untuk membangun pusat pendidikan di Indonesia dengan menyiapkan kemudahan salah satunya insentif pajak.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati kenaikan target penerimaan perpajakan di tahun 2023 menjadi Rp2.021,2 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga September 2022 mencapai Rp1.310,5 triliun atau melonjak 54,2 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2023 ditargetkan mencapai Rp2.016,9 triliun, tumbuh 4,8 persen dari outlook tahun 2022 sebesar Rp1.924,9 triliun.

DJP akan terus membangun teknologi pengamanan dan protokol yang mumpuni terkait integrasi NIK-NPWP dan meminta kesadaran masyarakat umum untuk menjaga data kependudukan.

Kinerja positif APBN dengan realisasi pendapatan negara pada akhir Juni 2022 mencapai Rp 1.317,2 triliun didorong oleh kenaikan harga komoditas dan berbagai perbaikan kebijakan serta administrasi perpajakan yang dilaksanakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Juni 2022.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meresmikan peluncuran NIK sebagai NPWP dalam momentum puncak perayaan Hari Pajak tahun 2022 ini.

PPS berakhir, DJP kumpulkan Pajak Penghasilan dari program ini sebesar Rp61,01 triliun.

DJP berharap integrasi NIK-NPWP dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

DJP memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai Rp1.485 triliun.

Program Pengungkapan Sukarela yang berakhir 30 Juni 2022 turut mendorong pertumbuhan penerimaan pajak hingga April 2022.

Pemerintah optimistis upaya untuk mengembalikan defisit fiskal ke bawah level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun depan.

Pemerintah resmi mengenakan PPN dan PPh untuk transaksi aset kripto mulai 1 Mei 2022.

Menteri Keuangan menetapkan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN 11 persen untuk penyelenggara inovasi digital pada bidang jasa keuangan seperti dompet digital atau e-wallet.

DJP menegaskan pemerintah tidak mengenakan pungutan PPN atas jasa penyelenggaraan ibadah umroh maupun ibadah keagamaan lainnya.

Pemerintah menerbitkan empat belas aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengimplementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN menjadi 11% pada 1 April 2022. Tujuan kenaikan tarif PPN ini adalah untuk memperbaiki tata kelola sistem perpajakan tanah air.

Direktorat Jenderal Pajak mengadakan kampanye simpatik Spectaxcular 2022 dalam rangka meningkatkan animo masyarakat terhadap informasi perpajakan.

Ketua Umum Kadin Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap penerapan aturan kenaikan tarif PPN 11% mulai 1 April 2022 dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2021 secara elektronik melalui e-filing.

Pemerintah menurunkan tarif PPh final atasjasa konstruksi melalui PP Nomor 9 Tahun 2022 yang mulai berlaku 21 Februari 2022.

Ekonom menilai potensi penerimaan negara dari penerapan UU HPP mencapai Rp137,5 triliun per tahun atau 0,77 persen dari PDB.