Buletin Pagi

Kepolisian belum juga mengungkap pelaku penembakan terhadap Imawan Randi, mahasiswa Universitas Haluoleo, Sulawesi Tengah. Randi tewas tertembak peluru tajam di dada bagian kanan saat unjuk rasa menolak sejumlah rancangan undang-undang bermasalah, di depan gedung DPRD, Kendari, akhir September lalu. Polisi mengklaim serius mengungkap kasus ini dengan membentuk tim investigasi. Hasilnya sementara i...

Pemerintah menimbang rencana penaikan iuran BPJS Kesehatan. Penaikan untuk mengatasi defisit yang diperkirakan membengkak dari 28 triliun menjadi hampir 33 triliun rupiah tahun ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mayoritas publik mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Riset Lembaga Survei Indonesia LSI yang mencatat sebanyak 75 persen lebih responden mendukung Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR periode 2019-2024. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian dikritik tak transparan dalam mengusut dugaan tindakan  represif anggotanya saat menangani demonstrasi di berbagai daerah 23  hingga 30 September lalu. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Puan Maharani resmi dilantik sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Putri  Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri ini tercatat menjadi  perempuan pertama yang memimpin DPR. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo menyatakan kesediaannya bertemu tokoh pendukung  kemerdekaan Papua untuk membahas penyelesaian konflik di Bumi  Cenderawasih. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Potensi konflik horizontal di Papua dikhawatirkan makin menguat usai tragedi Wamena 23 September lalu. Sebanyak 31 orang tewas dan puluhan lainnya luka dalam kerusuhan yang dipicu dugaan ujaran rasial seorang guru di Wamena kepada anak muridnya. Sebagian korban meninggal merupakan warga pendatang, salah satunya dokter Suko Marsetiyo yang telah 15 tahun bekerja di Tolikara.  Kepala Komnas HAM...

Menristekdikti Muhammad Nasir menegaskan sedang menyiapkan sanksi untuk para rektor, yang mahasiswanya terlibat berunjukrasa menolak pengesahan revisi empat undang-undang di depan Gedung DPR. Nasir mengatakan, sanksi ditujukan untuk para rektor yang terbukti mengerahkan mahasiswanya berunjukrasa. Juga, kepada rektor yang tidak bisa menghalangi mahasiswanya berunjukrasa ke Gedung DPR Senayan. *Kami...

Berbagai pihak mengecam dan menyesalkan tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian ketika menangani aksi unjukrasa mahasiswa di depan Gedung DPR, Selasa lalu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR batal mengesahkan empat rancangan undang-undang kontroversial di tengah gelombang unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah, Selasa kemarin. Empat RUU itu adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah dan DPR tak segandeng-sejalan terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Presiden Joko Widodo minta pengesahan ditunda, hingga pelantikan DPR baru periode 2019-2024, pada 1 Oktober nanti. Alasannya, supaya bisa menampung lebih banyak masukan dari publik. Terutama mengenai sejumlah pasal yang bermasalah. Sebaliknya, DPR bersikeras mengesahkan dengan alasan, masih cukup w...

DPR pekan ini diperkirakan bakal mengesahkan Rancangan Undang-undang Pertanahan pekan ini. RUU Pertanahan itu masih mengundang kontroversi karena dianggap merugikan petani. Sidang paripurna diperkirakan digelar Selasa besok bertepatan dengan Hari Tani Nasional. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Pemerintah Didesak Umumkan Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan - Otoritas lingkungan hidup menolak permintaan masyarakat membuka data perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. Permintaan itu sebelumnya didesakkan kalangan masyarakat sipil. Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Djati Witjaksono mengatakan pengumuman identitas korporasi yang diduga terlibat tidak bisa se...

- Memuat Pasal Karet, RKUHP Justru Malah Disahkan - Komisi bidang Hukum DPR bersama pemerintah, kemarin mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Artinya, RKUHP tinggal selangkah lagi pengesahannya, yaitu pada pembahasan tingkat II di rapat paripurna DPR, 24 September nanti. Ketua Komisi bidang Hukum DPR Aziz Syamsudin menjelaskan, ada satu pasal yang sepakat untuk dihapuskan...

- Sektor Ekonomi Limbung Terdampak Polusi Asap Karhutla - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat sektor perekonomian, khususnya di wilayah yang terpapar polusi asap menjadi limbung. Pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Thomas Darmawan menyebut, sedikitnya ada empat dampak serius. Yaitu, kelancaran distribusi barang, kerugian ekonomi akibat biaya kesehatan, terhambatnya pasokan...

- Layanan Kesehatan untuk Korban Karhutla Belum Maksimal - Korban kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, mengeluhkan layanan kesehatan yang tidak maksimal dan tidak merata. Salah seorang warga Desa Pontian Mekar, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Kuswinarso mengatakan, layanan cuma-cuma seperti pemberian masker dan pemeriksaan kesehatan, belum pernah ada. Padahal, hampir sem...

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) semakin menjadi-jadi. Di dua pulau  yaitu Sumatera dan Kalimantan saja, Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB) mencatat, ada hampir 1.000 titik panas. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- DPR Pilih Calon Bermasalah sebagai Ketua KPK - Komisi Hukum DPR akhirnya menetapkan jenderal polisi Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Firli ditetapkan sebagai ketua setelah terpilih lima nama calon melalui mekanisme pemungutan suara atau voting. Ketua Komisi Hukum DPR, Aziz Syamsuddin memutuskan, pengambilan voting dilakukan, lantaran tidak tercapainya musyawarah mufakat....

- Materi Revisi Undang-Undang KPK Berangus Pemberantasan Korupsi - Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada DPR untuk merefisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mengatakan Surat Presiden atau “Supres” kemarin sudah dikirim ke DPR. Pengiriman “Supres” itu menjadi awal pembahasan RUU KPK, antara DPR dengan pemerintah. *Kami ingin mendeng...

- Presiden Setuju Pemekaran Papua - Presiden Joko Widodo menyetujui pemekaran Papua. Presiden Joko Widodo mengabulkan pemekaran wilayah untuk dua atau tiga wilayah adat saja. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Audisi Atlet Bulu Tangkis Tidak Boleh Berhenti - Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) menyiapkan konsep baru pasca keputusan Djarum Foundation menghentikan audisi bulu tangkis pada tahun depan. Ketua Umum PB PBSI Wiranto mengatakan, akan tetap melanjutkan audisi beasiswa bulu tangkis PB Djarum hingga 2019. Wiranto mengatakan jika audisi dihentikan di tengah proses ak...

- Waspada Serangan Balik Koruptor Lemahkan KPK - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menuding para koruptor tengah melakukan serangan balik ke tubuh lembaga antirasuah itu. Kemarin wadah menggelar aksi bagi-bagi bunga dan menutup gedung mereka dengan kain hitam. Aksi simbolik itu dilakukan karena KPK saat ini sedang dilemahkan melalui seleksi calon pimpinan KPK, revisi Undang-Undang dan aks...

- Usulan DPR Merevisi Undang-Undang KPK Dinilai Hanya Lemahkan KPK Saja - Paripurna DPR menyepakati revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai RUU Inisiatif DPR. Artinya, DPR akan mengirim RUU KPK ke Presiden. Untuk kemudian Presiden merespon dalam bentuk dikeluarkannya surat Presiden berikut daftar inventaris masalah (DIM). Sesudah itu, RUU KPK akan masuk ke Bamus DPR untuk d...

- Penetapan Veronica Koman sebagai Tersangka Menuai Kecaman - Kepolisian Jawa Timur menetapkan kuasa hukum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Veronica Koman sebagai tersangka. Juru bicara Polri Dedi Prasetyo mengatakan, kepolisian menduga Veronica menyebarkan konten provokatif dan hoaks terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur. *Kami ingin mendengar saran da...