KBR Prime

Buletin Pagi

News ID ↓ 1550 episodes

Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang perlu disimak sama pentingnya. Kunjungi kbrprime.id untuk mendengarkan berbagai podcast menarik produksi KBR.

Author

KBR Prime

Category

News

Podcast website

kbrprime.id

Latest episode

Apr 11, 2025

Where to listen?

Podcasts in the app Replaio Radio Coming soon

Podcasts are coming to the app soon. Install now and be the first to see a whole new take on podcasts

Get it on Google Play Install for free Android 5M+ downloads · 4.8 rating iOS soon

Episodes

Jelang Pelantikan Pimpinan KPK, Pemohon Upayakan MK Kabulkan Permohonan Uji Formil 18.12.2019

Pemohon uji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 19 hasil revisi, mengataan terus mengupayakan agar permohonannya bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Upaya itu terus dilakukan menjelang rencana Presiden Joko Widodo memilih sejumlah nama untuk Dewan Pengawas yang pelantikan berbarengan dengan Pimpinan KPK, Jumat besok. Menurut Kuasa Hukum Saor Siagian, tim pemohon tenga...

Presiden Ingatkan Pengusaha di Ibu Kota Negara Baru Tutup Lubang Bekas Galian Tambang 17.12.2019

Presiden Joko Widodo meminta pengusaha pertambangan, terutama di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur segera mereklamasi setiap bekas galian tambang. Jokowi juga mengingatkan ancaman pidana untuk penambang dalam Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Temuan Rekening di Rumah Judi, Jadi Peringatan Bagi Kepala Daerah di Indonesia 17.12.2019

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan penempatan dana dari pejabat publik, yaitu kepala daerah di rekening kasino atau rumah judi di luar negeri. Meski enggan merinci siapa kepala daerah dan di kasino mana penempatan uang tersebut, Kepala PPATK Kiagus Badaruddin menyebut, dengan temuan itu, PPATK ingin ada pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang...

KPK Sebut Kenaikan Dana Bantuan Parpol Bisa Cegah Korupsi 15.12.2019

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, peningkatan dana bantuan bagi partai politik (parpol) bisa menjadi salah satu upaya mencegah korupsi. Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik saat ini masih sangat jauh dari kebutuhan partai. Hasil kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahunan (LIPI), idealnya negara membantu 50 persen dari kebutuhan...

Kemendikbud Tingkatkan Kompetensi Guru Sebelum Hapuskan Sistem UN 12.12.2019

Mulai 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengganti sistem Ujian Nasional dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, penggantian sebagai bagian dari 4 kebijakan yakni; menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan perubahan Zonasi Penerimaan P...

Puluhan Juta Pekerja BelumTerdaftar sebagai Peserta BPJS 12.12.2019

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengatakan  belum semua pekerja terdaftar sebagai dalam aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

DPR Didesak Buka Dokumen Absensi Sidang Paripurna Pengesahan Revisi UU KPK 10.12.2019

Kuasa hukum pemohon pengajuan uji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mengakses dan mendapatkan dokumen absensi DPR saat sidang paripurna pengesahan Revisi UU tersebut, 17 September lalu. Dokumen absensi itu, akan dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon dalam gugatannya menyampaikan dalil sidang paripurna p...

Komnas HAM Sebut Pemerintah Tak Komitmen Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu 09.12.2019

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuding pemerintah tak berkomitmen menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM masa lalu. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pemerintah selalu berdalih kekurangan bukti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tak Kunjung Terungkap, Jokowi Didesak Bentuk TGPF Independen Novel Baswedan 09.12.2019

Presiden Joko Widodo didesak untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen, untuk mengungkap kasus penyerangan kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Kuasa hukum Novel Baswedan, Arif Maulana beralasan, pembentukan TGPF independen itu harus segera dilakukan karena tim kuasa Novel dan juga Komnas Ham mendapat temuan ketidakindependenan dari TGPF bentukan Kepolisian. Tim kuasa huk...

Penyelundupan Harley di Garuda, Langkah Tegas Pemerintah Diapresiasi 06.12.2019

I Gusti Ngurah Ashkara atau Ari Ashkara dicopot dari jabatan Direktur  Utama PT Garuda Indonesia. Hal ini terkait skandal penyelundupan motor  gede atau moge Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton di penerbangan  Garuda. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah Revisi Aturan Cegah Penumpukan Beras Bulog 04.12.2019

Kasus 20 ribu ton beras Bulog tak layak konsumsi mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Kemarin, Jokowi menggelar ratas khusus membahas pengelolaan cadangan beras pemerintah. Ia menyoroti buruknya tata kelola beras, sehingga Bulog harus membuang 20 ribu ton beras rusak. Jokowi menyalahkan para menterinya karena tak becus mengurus distribusi beras. *Kami ingin mendengar saran dan kome...

Jokowi Didesak Copot Kapolri Jika Kembali Gagal Ungkap Kasus Novel 03.12.2019

Kepolisian kembali ditagih penuntasan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Pasalnya, awal Desember merupakan tenggat yang ditetapkan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Idham Azis untuk mengungkap pelaku maupun dalang kasus Novel. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@...

Pemerintah Didesak Moratorium Pembentukan Anak Usaha BUMN 02.12.2019

Menteri BUMN Erick Thohir merancang strategi pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah yang berjumlah 142. Selain soal perampingan birokrasi, Erick ingin memperkuat kewenangan dalam mengontrol BUMN dan anak usahanya. Ia bakal mengeluarkan peraturan menteri untuk memperketat pembentukan anak cucu usaha BUMN. Erick menyoroti minimnya kontribusi anak cucu BUMN itu bagi penerimaan negara. Ia menco...

Rencana Pemerintah Buang 20 Ribu Ton Beras Tuai Kritik 02.12.2019

Perum Badan Usaha Logistik Bulog bakal membuang 20 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah yang berada di gudang. Hal itu lantaran usia penyimpanan beras tersebut telah lebih dari setahun sehingga tak layak dikonsumsi. Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal mengakui kejadian ini baru pertama kali terjadi. Kata dia, stok yang menumpuk ini lantaran terbatasnya penyerapan beras Bulog terutama dalam p...

Pemerintah Dinilai Tak Miliki Rencana Jelas Rampingkan Birokrasi 28.11.2019

Presiden Joko Widodo akan menghilangkan jabatan eselon tiga dan empat di pemerintahan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

KPK Sebut Kementrian ESDM Abaikan Informasi Terkait Tambang Ilegal 28.11.2019

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim banyak rekomendasi yang tidak direspon baik oleh Kementerian dan lembaga. Dalam rapat kerja KPK dengan Komisi yang membidangi Hukum DPR, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan salah satu Kementerian yang tidak mengikuti rekomendasi KPK yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Laode mengungkapkan Kementerian ESDM beberapa kali diberikan m...

Kemendagri Diminta Evaluasi Sebelum Kelompokkan Ormas 27.11.2019

Kementerian Dalam Negeri akan mengelompokkan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dikabarkan akan membagi ormas menjadi tiga kelompok. Ia bahkan tak segan membubarkan ormas yang dianggap mengancam Pancasila. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Terbitkan PP Perkuat Program Deradikalisasi 26.11.2019

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan  Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap aparat penegak hukum  untuk memperkuat program deradikalisasi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah Wacanakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Pengadilan 22.11.2019

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)  menyebut akan membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan Hak  Asasi Manusia (HAM). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Seleksi CPNS 2019 Diskriminatif terhadap Kelompok Rentan 21.11.2019

Syarat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019 dinilai belum ramah terhadap kelompok rentan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Petani Kendeng Tagih Janji Pemprov Jateng Tindaklanjuti KLHS dari Presiden 19.11.2019

Petani di pengunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah mengadukan  Pemerintah dan DPRD Provinsi itu, karena tidak mengadopsi rekomendasi  dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Karst Kendeng, dalam  menyusun revisi Rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Anggaran Negara Defisit Rp280 Triliun 19.11.2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2019 mengalami defisit sebesar 280 triliun rupiah lebih. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah-DPR Didesak Bahas Komprehensif RKUHP 17.11.2019

Aliansi Nasional Reformasi Kitab Hukum Pidana (KUHP) mendesak pemerintah  dan DPR membahas komprehensif seluruh masalah dalam RUU KUHP. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jokowi Bakal Tindak Aparat Hukum yang Hambat Inovasi dan Investasi 14.11.2019

Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tidak menjadi  penghambat investasi dan inovasi kebijakan kepala daerah dalam  pembangunan. Titip teks : Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Aparat Buru Satu Pelaku Aksi Bom Bunuh Diri di Medan 14.11.2019

Aparat keamanan masih memburu satu terduga pelaku teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan aksi teror tersebut melibatkan dua orang. Satu orang terduga pelaku tewas di tempat setelah bom rakitan yang dipasang di badannya meledak. Satu terduga pelaku lain masih dalam pengejaran. *Kami ingin mendengar saran dan k...

Listen to the Buletin Pagi podcast in Replaio

Radio and podcasts in one app - free, with no sign-up. Install today and do not miss the launch

Get it on Google Play

Replaio is not a podcast publisher; show names, artwork and audio belong to their authors and are distributed through public RSS feeds.