Radio Elshinta

Pembahasan Revisi UU Pemilu dan Partai Politik akan segera dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dinonaktifkan usai melontarkan statement yang membuat gaduh dan dinilai menyakiti hati rakyat. Hal tersebut harus di evaluas, apa masukan dari komisi 2 agar anggota yang terpillih nanti bisa memenuhi potensi dan kualifikasi yang tepat. Wawancara...

Baru saja selesai polemik tunjangan perumahan anggota DPR yang menuai kontroversi, kini publik kembali dihebohkan dengan tunjangan serupa untuk anggota DPRD. Tunjangan rumah bagi pimpinan dan anggota DPRD kini menjadi sorotan publik karena nilainya yang fantastis bahkan melebihi tunjangan rumah DPR yang sudah resmi dihapus. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terhimpit, nilai tunjangan...

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,, Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat, diantarnya meneruskan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi inisiatif DPR, dan melakukan perbaikan UU atau sistem pemilu. Wawancara bersama Pemerhati Kebijakan Publik, Dr. John Palinggi

Situasi keamanan dan ketertiban nasional terus kondusif, pasca Patroli Skala Besar yang digelar oleh TNI-Polri, dan upaya-upaya penegakan hukum dengan menangkap pelaku kerusuhan, provokator, dan dalang kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Namun sempat muncul kekhawatiran, terkait isu dihidupkanya kembali Pam Swakarsa yang pernah ada saat order baru. Wawancara dengan Pengamat Intelejen dan Terorisme...

Tuntutan 17+8 kepada 6 pihak termasuk anggota DPR menggema di media sosial dan menjadi sorotan publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan sejumlah langkah yang telah diputuskan DPR, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Namun masyarakat tidak serta merta puas dengan sejumlah langkah yang masih sebatas daftar keputusan yang terdengar manis...

Stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di dua SPBU swasta masih mengalami kekosongan yang diduga karena adanya perubahan regulasi impor. Sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan. Selain itu kekosongan diduga ada kaitannya dengan kuota pasokan. Seruan dari kementerian ESDM agar SPBU swasta beralih membeli stok BBM dari Pertamina, mengundang tanda tanya d...

#DiskusiInteraktif Bagaimana menghapus praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan? [TALK] Manajer riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) - Badiul Hadi & Pegiat Anti Korupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi berksempatan berdialog langsung dengan jajaran pemerintah dan DPR dalam beberapa hari terakhir terkait tuntutan 17+8.

Pemerintah Indonesia menyatakan telah lebih dulu mengambil langkah konkret terkait dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa. Hal itu menyusul adanya desakan dari Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia PBB, yang mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan. Aap yang sebenanya terjadi dalam ak...

#DiskusiInteraktif Lagi mantan menteri ditetapkan tersangka kasus korupsi, Bagaimana pengawasannya birokrasi pemerintahan dan dampaknya? [TALK] Sekjen PB PGRI - Dudung Abdul Qodir, S.Pd., M.Pd & Pegiat Anti Korupsi Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro

Kasus Korupsi Pengadaan Laptop jerat Nadiem Makarim. Apakah ini bentuk lemahnya pengawasan dalam Kebijakan Kementerian? Pegiat Anti Korupsi sekaligus Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, Saut Situmorang

Perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China, yang digelar di Tian’anmen, Beijing, Kemarin dihadiri oleh sejumlah pimpinan Negara. Termasuk Presiden Indonesia prabowo subianto. Prabowo berada di China selama 8 jam, dan bertemu dengan sejumlah pimpinan negara besar lainnya, Seperti Vladimir Putin, presiden Korea Utara Kim Jong Un, dan tentu tuan rumah Presiden RRT Xi JinPing. Event g...

#DiskusiInteraktif Apa yang harus ditindaklanjuti setelah pimpinan DPR menerima perwakilan Mahasiswa usai aksi berujung rusuh di berbagai kota? [TALK] Pakar politik Indonesia/guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Sumbar - Prof. Dr. H. Asrinaldi, S.Sos., M.Si & Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik UPH, Dr. Emrus Sihombing

Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta// mantan aktifis 1998, Ubeidillah Badrun mengatakan bahwa Aksi Demo di tanggal 25 agustus Tidak murni akan tetapi setelah tanggal itu seperti tanggal 26 sampai seterusnya aksi murni akibat akibat kemarahan kepada aparat.

Aksi demonstrasi belakangan ini di sejumlah daerah, menunjukkan meningkatnya ketegangan sosial yang tak jarang dipicu oleh informasi yang beredar di Media Sosial. Media sosial memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik, yang kerap menjadi saluran penyebaran hoaks dan provokasi. Di tengah situasi ini, menjaga ruang digital tetap sehat dan aman menjadi hal yang sangat krusial untuk menghi...

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bertemu dengan rektor dan Presiden Mahasiswa Unisba seusai adanya insiden penembakan gas air mata. Bagaimana hasil pertemuan tsb? Talk bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.

5 anggota DPR dinonaktifkan oleh partainya masing-masing pasca demo di DPR RI. Diantaranya Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, PAN yang menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, dan Partai Golkar yang menonaktifkan Adies Kadir Wawancara bersama Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda

Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, janji tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Pimpinan Partai Politik, Tokoh Lintas Agama, dan Pimpinan Serikat Buruh di Istana, Jakarta, pada Senin (1/9) kemarin. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan pihaknya terbuka pada pembahasan...

Kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah telah memunculkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat. Aksi penjarahan dan perusakan tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa. Kondisi ini menuntut respons hukum yang tegas dan terukur. Apa hukuman yang paling sesuai bagi para pelaku kejahatan dalam situasi kerusuhan ini? 1. Herry Firmansyah, Pakar hukum pidana dari...

Demonstrasi yang berujung kerusuhan dan anarkisme di sejumlah daerah selama sepekan terakhir, diduga ada peran atau keterlibatan pihak asing. Sinyalemen tersebut diungkapan tokoh intelijen, termasuk pernah diungkapkan Presiden Prabowo sendiri. Benarkah kerusuhan Tgl 25 dan 29 Agustus, tidak hanya dipicu masalah ekonomi dan kekecewaan terhadap DPR, atau faktor internal dalam negeri semata? Talk ber...

Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto memastikan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada di jalur positif pasca aksi demo sepekan terakhir. Dinamika politik dan sosial itu dinilai hanya mempengaruhi perekonomian nasional secara jangka pendek. Di samping itu, kuatnya fundamental ekonomi pun terlihat dari pertumbuhan di angka 5,12% pada Kuartal II/2025, dan tingkat infla...

Instruksi Presiden agar aparat keamanan menindak tegas pelanggar hukum usai pertemuan dengan Ketua Umum Parpol, Bagaimana agar tidak timbulkan ekses? Talk: - Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PRPHKI ) Saiful Anam - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto

Polisi terus berupaya melalukan pemulihan kemanan, dan melakuan penegakan hukum kepada pelaku penjarahan. Diberitakan, Polisi menangkap 9 orang terduga penjarah rumah Uya Kuya. Sebelumnya penjarahan juga terjadi, di rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok Jakarta Utara, rumah Eko Patrio, rumah Nafa Urbach dan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Para pelaku penjarahan pun tidak sedikit yang tertangkap...

Ketua MUI Pusat Mengajak Masyrakat mengimbau masyrakat tetap tenang dan menghadirkan susana sejuk. Simak Penjelasanya bersama Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh

Di tengah situasi aksi unjuk rasa yang memanas diberbagai daerah, masyarakat diharapkan tetap menjaga kesejukan termasuk di ranah media sosial. Masyarakat yang memantau kondisi nasional terkini melalui media sosial diharap tidak reaktif atau turut mengeluarkan komentar provokatif, serta tetap kritis. Bagaimana menjaga ruang digital di tengah kondisi nasional saat ini? Kami akan membahasnya bersama...