Radio Elshinta
Radio Elshinta
Official Podcast of Radio Elshinta | Phone: 021-5869000 & SMS/WA: 081-180-6543 | Email: redaksielshinta@gmail.com
Mindenképp látogasd meg a podcast oldalát, és támogasd a készítőjét: podcasters.spotify.com
Szerző
Radio Elshinta
Kategória
A podcast weboldala
Legutóbbi epizód
2026. nov. 3.
Hol hallgathatod?
Podcastok az alkalmazásban Replaio Radio HamarosanA podcastok hamarosan megérkeznek az alkalmazásba. Telepítsd most, és láss elsőként egy teljesen új megközelítést a podcastokhoz
Epizódok
Tax Amnesty Jilid III: Jalan Keluar Atau Kemunduran Penegakan Pajak? 20.09.2025 38:04
Wacana Tax Amnesty Jilid III, atau program pengampunan pajak yang kembali mencuat ke Publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sikap tegas menolak penerapan program tax amnesty yang ketiga ini. Menurutnya, pemberian pengampunan pajak secara berulang justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan hukum pajak. Ia juga menekankan bahwa pesan moral yang ditangkap publ...
🎙️ RUU Perampasan Aset: Solusi atau Ancaman? 20.09.2025 46:23
RUU Perampasan Aset resmi masuk Prolegnas 2025 dan ditargetkan selesai tahun ini. Aturan ini disebut-sebut sebagai senjata pamungkas untuk menyikat aset hasil kejahatan, terutama korupsi. Tapi benarkah RUU ini akan jadi terobosan besar atau justru membuka celah kesewenang-wenangan baru? ⚖️ Dalam episode spesial ini, kami ngobrol bareng Abdul Fickar Hadjar , Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisa...
Rp200 Triliun Digelontorkan: Strategi Baru Pemerintah Dorong Ekonomi Bangkit 19.09.2025 36:02
Pemerintah baru saja menggulirkan kebijakan besar yang dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, tak lama usai dilantik, langsung menggebrak dengan menarik dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun untuk ditempatkan di bank-bank Himbara. Dana ini tidak boleh digunakan untuk membeli SBN atau SRBI, melainkan wajib disalurkan ke...
Mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang sudah masuk Prolegnas 2025 agar tidak untungkan koruptor. 19.09.2025 13:34
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diputuskan untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025 sekaligus Prolegnas Prioritas 2026. Banyak pihak menilai RUU Perampasan Aset sangat mendesak dibahas karena dinilai mampu meningkatkan pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang selama ini masih sangat minim. Namun, Pembahasan RUU Perampasan Aset dibayangi kekhawatiran penyalahgunaan...
DPR Tetapkan 67 RUU dalam Prolegnas 2026, Publik Soroti RUU Perampasan Aset 19.09.2025 28:22
Sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2026 oleh Badan Legislasi DPR RI. Tidak hanya itu, salah satu RUU yang juga menarik perhatian publik adalah RUU Perampasan Aset, yang kini resmi masuk dalam daftar prioritas legislasi tahun 2025. Apa sebenarnya urgensi dari RUU-RUU ini? Seberapa besar dampaknya terhadap pembangunan dan upaya pembe...
Mensesneg Bantah Rencana Peleburan Kementerian BUMN ke Danantara 19.09.2025 32:16
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi menegaskan sejauh ini belum ada rencana peleburan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebelumnya muncul kabar, pembubaran atau peleburan Kementerian BUMN kedalam Danantara, menyusul kekosongan kursi Menteri BUMN, usai Erick Tohir di...
Skandal Rp1 Triliun di Balik Penyelenggaraan Haji dan Umrah 19.09.2025 17:16
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji dan umrah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Penyidik menduga adanya aliran dana yang melibatkan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), baik dalam penerbitan keputusan maupun peredaran uang dari bawah hingga ke level atas. Bagaimana tanggapan atas keterangan KPK ini? Simak wawancara...
Ratusan Siswa Keracunan, Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi 19.09.2025 43:25
Ratusan siswa di berbagai daerah, dari Banggai Kepulauan hingga Sumbawa, mengalami keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap beragam penyebab, mulai dari dapur yang baru beroperasi hingga pergantian pemasok bahan baku. Lalu, apa yang sebenarnya perlu dievaluasi dari tata kelola program MBG agar niat baik memberi gizi gratis tidak berubah jadi ancam...
Apa yang harus diprioritaskan Akhmad Dofiri setelah diangkat Presiden sebagai penasehat bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri? 18.09.2025 12:26
Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan pembentukan tim reformasi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian republik Indonesia alias Polri. Presiden pun telah menunjuk eks Wakapolri Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Namun, belum ada kepastian apakah Dofiri juga akan memimpin Komite Reformasi Kepolisian yang sedang disusun tersebut. Di sisi lain...
"BBM Langka di SPBU Swasta: Apa Solusi Pemerintah?" 18.09.2025 47:12
⛽ Kelangkaan BBM di SPBU swasta kembali bikin resah warga. Pemerintah lewat Kementerian ESDM menegaskan impor BBM tetap dilakukan satu pintu lewat Pertamina. Apa dampaknya bagi SPBU swasta dan konsumen? Efektifkah solusi ini mengatasi kelangkaan? 🎙️ Simak pembahasan bersama Dr. Win Puji Pamularso, Pengamat Migas Universitas Krisna Dwipayana.
"Kenapa 19 September Jadi Hari Keselamatan Jalan? Ini Kata Kakorlantas!" 18.09.2025 10:49
🚦 Tanggal 19 September kini diperingati sebagai Hari Keselamatan Jalan Nasional. Tapi, kenapa tanggal ini yang dipilih? Apa makna di baliknya, dan bagaimana langkah kepolisian bersama masyarakat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas? 🎙️ Dengarkan penjelasan langsung dari Kakorlantas Polri, tentang filosofi, strategi, dan komitmen mewujudkan jalan yang lebih aman bagi semua.
BI Rate Turun, Dana Jumbo BUMN Mengalir: Saatnya Dorong Pertumbuhan Merata 18.09.2025 22:42
📉 Bank Indonesia resmi menurunkan BI Rate ke 4,75% dan pemerintah menggelontorkan Rp200 triliun ke bank-bank BUMN. Tujuannya: mendorong kredit lebih murah dan ekonomi bergerak lebih cepat. Tapi, apakah stimulus moneter dan fiskal ini benar-benar bisa membuat pertumbuhan ekonomi lebih merata? Atau justru hanya dinikmati segelintir sektor saja? 🎙️ Bersama Dr. David Sutyanto, CSA — Ketua Umum Perkum...
Nasib Kementerian BUMN: Menunggu Keputusan Presiden Prabowo 18.09.2025 17:59
Isu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dihapus, ramai jadi perbincangan. Isu dihapusnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyusul pembentukan Danantara, lembaga superholding yang telah mengelola ratusan entitas BUMN dan anak perusahaannya. Hal ini juga dikuatkan dengan kosongnya jabatan menteri BUMN pasca reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pad...
Polemik Pergantian Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Walkot Arlan Sampaikan Klarifikasi 18.09.2025 35:11
Kasus heboh di Prabumulih mencuri perhatian publik. Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, disebut-sebut dicopot setelah menegur anak Wali Kota Arlan yang membawa mobil ke sekolah. Namun, Walkot Arlan membantah kabar tersebut dan menegaskan hanya memberi teguran, bukan memindahkan Kepsek. Meski begitu, pernyataan Kepala Dinas Pendidikan justru memicu polemik semakin panas. Dalam episode ini, k...
SPBU Shell & BP Kehabisan Stok BBM, Vivo Tetap Aman di Tengah Regulasi Baru 18.09.2025 35:28
Hampir dua bulan, dua raksasa SPBU swasta Shell dan British Petroleum (BP) tak bisa melakukan restock BBM Ron 92 dan 95. Kondisi ini membuat aktivitas penjualan berhenti total. Bahkan sebuah video viral memperlihatkan petugas SPBU Shell berjualan kopi, karena tak ada lagi antrean kendaraan di dispenser BBM. Di saat yang sama, SPBU Vivo justru tetap aman dengan stoknya. Lalu, apa sebenarnya yang te...
Presiden lantik anggota kabinet usai reshuffle, Bangun harapan baru di masyarakat? 17.09.2025 10:59
Presiden resmi melantik anggota kabinet baru hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kinerja dan mempercepat program prioritas nasional. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa perubahan susunan kabinet bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya untuk menghadirkan energi baru di tengah tantangan bangsa yang se...
Wacana Perubahan Status PAM Jaya Jadi Perseroda, Target Air Bersih 100 Persen atau Privatisasi Terselubung? 17.09.2025 15:10
Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda sekaligus membuka peluang penawaran saham perdana (IPO), menuai pro dan kontra. Langkah ini disebut penting untuk mendukung pendanaan agar target 100 persen akses air bersih di Jakarta dapat tercapai. Namun, di sisi lain muncul kekhawatiran wacana tersebut akan berujung pada privatisasi dan menjadikan l...
Menerka dibalik pembatalan aturan kerahasiaan dokumen Capres/Cawapres. Apa Implikasinya? 16.09.2025 12:07
Keputusan pembatalan aturan kerahasiaan dokumen persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menimbulkan beragam tafsir. Di satu sisi, publik menyambut langkah ini sebagai kemenangan atas keterbukaan informasi—hak masyarakat untuk tahu kembali dipulihkan. Di sisi lain, langkah ini membuka risiko politisasi dan eksploitasi dokumen pribadi demi kepentingan politik praktis. Pertanyaan yang mun...
Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya Dorong Industri Kreatif Jadi Penopang Ekonomi Nasional 16.09.2025 34:02
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurutnya, potensi besar industri kreatif harus dioptimalkan melalui dukungan kebijakan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi lintas sektor. Teuku Riefky juga mendorong para pelaku industri untuk berinovasi agar m...
Transparansi Publik dalam Persyaratan Capres dan Cawapres 16.09.2025 18:32
Dokumen persyaratan Capres dan Cawapres kini tidak lagi sepenuhnya bisa diakses publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan aturan baru yang membatasi 16 dokumen penting, mulai dari KTP, SKCK, laporan harta kekayaan, hingga riwayat hidup calon. Aturan ini akan berlaku selama lima tahun, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak terkait atau dokumen menyangkut jabatan publik. Kebijakan ini...
Menimbang wacana 1 orang 1 medsos yang diusulkan Anggota DPR RI, Banyak untungnya atau sebaliknya? 15.09.2025 12:44
Menimbang wacana satu orang satu akun media sosial yang diusulkan anggota DPR RI, pro dan kontra pun bermunculan. Di satu sisi, usulan ini dinilai dapat membantu menekan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta akun anonim yang kerap digunakan untuk menyebarkan provokasi. Namun di sisi lain, wacana ini juga memunculkan kekhawatiran akan membatasi kebebasan berekspresi warga, hingga potensi pelang...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan putusan tidak bisa membuka dokumen ijazah yang menjadi persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ke Publik tanpa persetujuan 15.09.2025 40:47
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak dapat membuka dokumen ijazah para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ke publik tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada ketentuan perlindungan data pribadi serta aturan perundang-undangan yang berlaku. KPU menjelaskan, dokumen persyaratan pencalonan, termasuk ijazah, bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepenti...
Magang Fresh Graduate Digaji UMP: Apa Tujuan Pemerintah? 15.09.2025 30:36
Pemerintah resmi membuka program magang bagi fresh graduate dengan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Apa alasan di balik kebijakan ini? Benarkah menjadi solusi bagi pengangguran lulusan perguruan tinggi, atau justru ada tantangan lain yang menanti? Simak pembahasan lengkap bersama Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, hanya di Spotify
ESDM Tegaskan Impor BBM Hanya Lewat Pertamina: Apa Dampaknya? 15.09.2025 28:05
Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta menimbulkan keresahan masyarakat. Kementerian ESDM menegaskan bahwa rencana penambahan impor BBM tetap melalui satu pintu, yakni Pertamina. Apa alasan di balik kebijakan ini? Apakah benar-benar bisa menjawab persoalan distribusi BBM? Simak penjelasan mendalam dari Pengamat Migas Universitas Krisna Dwipayana sekaligus mantan Operation Director PT Pertamina Tra...
Reformasi Polri: Harapan, Tantangan, dan Isu Pergantian Kapolri 15.09.2025 40:10
Isu pergantian Kapolri kian santer, meski pihak Istana sudah membantahnya. Namun, di balik polemik itu, publik menaruh harapan besar pada agenda reformasi Polri. Apa yang sebenarnya harus diperhatikan? Ikuti pembahasan mendalam bersama Staf Ahli Kapolri sekaligus mantan Kabareskrim, Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi, serta Pengamat Kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto. #IsuKapolri #ReformasiPolri #...
Hasonló podcastok
A Replaio nem podcastkiadó; a műsorok nevei, borítóképei és hanganyagai a szerzőiket illetik, és nyilvános RSS-csatornákon keresztül terjednek.